[FEATURED COMMENTARY] Kesenjangan Talenta Digital Indonesia
Thu, 15 Nov 2018 || By Admin CfDS

“Karyawan Menjadi Kunci”, begitulah headline Kompas Kamis, 25 Oktober 2018 kemarin. Isu Sumber Daya Manusia (SDM) sebetulnya juga menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali lalu. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah kehadiran pendiri Alibaba Group, Jack Ma, yang membagikan kisah hidupnya. Ia mengungkap bahwa kerja keras, percaya pada visi dan masa depan, serta hari demi hari meningkatkan kapasitas diri menjadi resep kesuksesan dirinya. Peningkatan kapasitas diri kaum pekerja nampaknya memang menjadi poin penentu, terlebih di era ekonomi digital ini.

 

Kebutuhan Talenta Digital

Pertumbuhan dan pembangunan Indonesia memang akan semakin signifikan disumbang oleh ekonomi digital. Di level regional, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan tumbuh 500% dan berpotensi menembus 200 Milyar USD sampai 2020 (USASEAN, 2017). Di saat bersamaan, pembeli daring akan memiliki porsi 51% dari total pengguna Internet ASEAN sampai 2025 (Google, 2015). Tempo mencatat valuasi bisnis daring di Indonesia akan mencapai 135,364 Triliun Rupiah dengan prediksi nilai transaksi 1.759 Triliun Rupiah sampai 2020. Aktivitas ini akan mendukung penciptaan 26 juta lapangan kerja, terutama terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sampai tahun 2022 nanti (McKinsey, 2018).  

 

Ekosistem ekonomi digital seperti infrastruktur, teknologi, pasar, pelaku usaha, kebijakan, iklim investasi, dan SDM menjadi mesin penggerak berbagai peluang di atas. Dari sederet komponen ekosistem tersebut, keterbatasan kapasitas SDM memang masih menjadi pekerjaan rumah yang serius di Indonesia. Tulisan ini menggunakan istilah talenta digital untuk mewakili SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memiliki kecakapan pada level teknisi, profesional, fasilitator, atau pemimpin digital.

 

Bank Dunia yang merujuk pada penelitian Tan dan Tang (2016) memproyeksikan bahwa Indonesia akan kekurangan 9 juta pekerja semi-terampil dan terampil di bidang TIK sepanjang tahun 2015-2030. Bahkan berdasarkan prediksi yang dilakukan Oxford Economics dan Cisco di tahun 2017, sekitar 9,5 juta tenaga kerja Indonesia diperkirakan akan terdampak langsung oleh teknologi berbasis kecerdasan buatan sampai tahun 2028. Imbasnya, 2 juta posisi dalam pekerjaan akan hilang dan memaksa para pekerja berganti profesi atau industri.

 

Laporan lain mengungkapkan bahwa petinggi perusahaan teknologi menyatakan ketidakpuasannya pada kualitas tenaga terampil lokal Indonesia (McKinsey, 2018). Indonesia masih ketinggalan dari Tiongkok dan India, baik dari segi jumlah maupun kapasitas teknisinya. Memperkuat laporan tersebut, Tempo (2018) dalam laporannya mencatat dari satu juta populasi, Indonesia hanya menghasilkan 278 teknisi yang terampil teknologi digital. Padahal Malaysia dan Vietnam masing-masing bisa menghasilkan 1.834 dan 1.094 talenta digital dalam populasi yang sama.

 

Menutup Kesenjangan

Indonesia tidak bisa menunggu lagi untuk memenuhi kebutuhan talenta digital demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang subur. Jika merujuk pada asumsi dan data di atas, 600.000 talenta digital harus tercetak setiap tahunnya. Ini adalah kebutuhan riil Indonesia. Pertanyaan penting selanjutnya adalah kompetensi dan profil seperti apa yang harus dimiliki para talenta tersebut?

 

World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa ada beberapa bidang pekerjaan yang memiliki pertumbuhan permintaan paling signifikan, di antaranya: analis dan ilmuwan data, pakar kecerdasan buatan dan machine learning, manajer umum dan operasional, pengembang perangkat lunak dan aplikasi, pakar big data, pakar transformasi digital, pakar teknologi baru, pakar pengembangan organisasi, dan jasa teknologi informasi. Di saat bersamaan, terdapat bidang-bidang pekerjaan yang menurun permintaannya seperti petugas data entry, sekretaris administrasi, serta pekerja pabrik dan perakitan.

 

Terkait dengan hal ini, haruskah kita takut era disrupsi dan otomasi akan merampas pekerjaan manusia? Frank, Pring dan Roehrig (2017) mencatat bahwa dalam skala besar, mesin-mesin itu justru membuat pekerjaan menjadi lebih baik, produktif, dan berdaya guna. Mesin dan teknologi baru akan menaikkan standar hidup serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pekerjaan dengan standar gaji rendah akan semakin berkurang, sedangkan pekerjaan dengan standar gaji tinggi akan semakin meningkat. Namun hal ini hanya akan terjadi jika transformasi ini dikelola secara tepat.

 

Catatan lain yang sangat penting adalah pengelolaan transformasi ini tidak hanya soal penyediaan kecakapan teknis. Kemampuan pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen SDM, kemampuan untuk berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, pengambilan kebijakan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif adalah sederet kecakapan yang paling dibutuhkan di 2020 nanti (WEF, 2018). Artinya talenta digital yang memadukan antara kecakapan teknis yang mumpuni dan kepribadian yang matang akan menjadi profil tenaga kerja paling diburu di masa yang akan datang.

 

Aksi Mendesak

Dalam jangka pendek, ada beberapa hal strategis yang harus dilakukan. Pertama, perlu pemetaan secara komprehensif tentang kesenjangan yang ada saat ini. Peta kesenjangan yang dimaksud adalah peta riil yang memuat data permintaan dan ketersediaan talenta digital di semua sub-sektor industri yang ada. Kedua, perlu upaya serius untuk mendorong sinergi triple helix antara pemerintah, industri (termasuk perusahaan teknologi), dan universitas/lembaga pendidikan untuk menjembatani permintaan dan ketersediaan tenaga kerja terampil dengan merujuk pada peta kesenjangan yang telah dibuat. Ketiga, perlunya sosialisasi yang masif dan kolaboratif untuk membangun kesadaran pihak-pihak terkait akan urgensi talenta digital. Terkadang seorang pengambil kebijakan tidak mau memutuskan sesuatu, sesederhana karena ia tidak memahami isu yang akan ia putuskan.

 

Bulan September lalu Kementerian Kominfo telah meluncurkan program Digital Talent Scholarship, program beasiswa pelatihan intensif selama 2 bulan dengan tema kecerdasan buatan, big data analytics, komputasi awan, keamanan siber, dan kewirausahaan digital. Tahun ini beasiswa diberikan kepada 1.000 orang, dan tahun depan akan dikembangkan untuk menjangkau 20.000 peserta dengan menggandeng universitas, industri, stratup lokal, dan perusahaan teknologi global. Program ini belum cukup untuk menutup kesenjangan yang begitu lebar. Namun rasanya inisiatif ini dapat menjadi pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama untuk semakin memperkecil kesenjangan yang ada. Di saat bersamaan, strategi jangka panjang wajib dilakukan dengan mensegerakan transformasi pendidikan formal, mulai pendidikan dasar sampai tinggi yang adaptif terhadap perubahan yang tak terhindarkan.

 

Alec Rose dalam bukunya the Industries of the Future menuliskan “many people will gain, some will gain hugely, but many will also be displaced”. Kira-kira ia ingin menyampaikan pesan bahwa era transformasi digital ini pasti menguntungkan banyak pihak; bahkan beberapa diantaranya mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik layaknya Ferry Unardi, William Tanuwijaya, Achmad Zakky, dan Nadim Makarim. Namun, banyak pula yang akan tergusur, yakni mereka yang tidak bergegas untuk beradaptasi dan terus menutup diri.

 

Dr. Dedy Permadi

Direktur Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM

Pertama kali dipublikasikan di Harian Kompas cetak pada 12 November 2018.