Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia

Februari 5, 2021 4:10 pm || By

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangatlah tidak terduga. Pada bulan Januari tahun 2020 silam, siapakah yang menyangka bahwa kita semua akan mengalami pandemi global yang memaksa kita semua untuk berada di rumah? Saya rasa tidak ada. Namun saya dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa saat ini, kita semua mengucapkan selamat datang kepada tahun 2021 dengan pemikiran yang sama: apakah yang akan kita lalui di tahun 2021? Apakah akan seperti tahun 2020 kemarin?

Dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, saya beranggapan bahwa keseharian kita yang sangat-sangat figital ini akan terus berlanjut. Kehidupan figital (atau fisik-plus-digital) dijelaskan oleh Stillman dan Stillman sebagai kehidupan dimana garis antara dunia nyata (fisik) dan dunia digital sangatlah kabur atau bahkan sudah tidak ada sama sekali; menurut saya definisi ini sangat cocok dengan dunia kita sekarang, dimana ruang digital menjadi ruang dimana kita bekerja, belajar, menghibur diri, dan berbagai aktivitas lain yang biasa kita lakukan sehari-hari di dunia nyata[1].

Salah satu kegiatan yang kita lakukan di dunia digital adalah mencari informasi. Hal ini kemudian membawa masalah baru bagi para warganet di Indonesia, yaitu maraknya hoaks dan berita palsu yang beredar di mayantara. Pada Agustus 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa terdapat 1.106 isu hoaks terkait Covid-19 yang tersebar di 1.912 platform.[2] Bahkan selama 3 tahun terakhir, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang berkolaborasi dengan cekfakta.com melaporkan bahwa jumlah hoaks yang beredar di Indonesia terus meningkat. Hoaks yang terdata pada tahun 2018 mencapai 997 hoaks, kemudian meningkat di tahun 2019 ke angka 1.221 hoaks, dan kemudian meningkat lagi ke angka 2.024 hoaks pada tahun 2020[3]. Peredaran konten-konten hoaks, misinformasi, dan disinformasi seperti ini dapat menyebabkan kekacauan, kekhawatiran, dan kecemasan di masyarakat; oleh karena itu, negara dianggap perlu hadir dalam situasi seperti ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pada tahun 2021 polisi siber akan diaktifkan secara sungguh-sungguh.[4] Hal ini kemudian mengundang opini pro dan kontra dari masyarakat luas. Di satu sisi, hadirnya polisi siber merupakan bukti nyata dari keberadaan negara dalam ruang digital. Namun di sisi lain, keberadaan polisi siber juga dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi dari para warganet. Menurut saya, isu keberadaan polisi siber ini merupakan salah satu hal yang paling menarik dari berbagai hal yang dapat kita ekspektasikan dari tahun 2021, sehingga dalam tulisan ini, saya akan membahas mengenai apa itu polisi siber, apa yang mereka lakukan, dan apa dampak yang ada untuk kita para netizens yang budiman.

Polisi Siber: Siapa Mereka dan Apa yang Mereka Lakukan?

Polisi siber sendiri merujuk kepada satuan team dibawah naungan dari Bareskrim Polri yang bertugas dalam hal penegakan hukum terhadap suatu kejahatan siber di Indonesia, team atau satuan tugas ini biasa disebut dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Perlu diketahui bahwa polisi siber berbeda fungsi dengan Badan Sandi Siber Negara (BSSN). BSSN adalah badan yang mengatur mengenai regulasi keamanan siber, sementara Dittipidsier adalah lembaga yang menegakkan hukum yang berkenaan dengan kejahatan/tindak kriminal yang ada di dunia maya. Secara garis besar, terdapat 2 kategori besar dari jenis kejahatan siber yang ditangani oleh polisi siber, yaitu: 1) computer crime—kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama dalam operasi kejahatannya seperti peretasan (hacking), manipulasi data digital, web phishing, serta gangguan/serangan terhadap sistem keamanan digital; dan 2) computer-related crime—kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan.[5] Pakar kriminolog yang bernama Jewkes dan Yar beranggapan bahwa computer-related crime ini merupakan old wine in a new bottle, yang berarti bahwa segala kejahatan yang ada di dunia nyata yang kemudian mendapatkan ‘nafas baru’ di dunia digital dapat dianggap sebagai bagian dari kategori ini.[6] Contoh dari computer-related crime ini antara lain penyebaran video porno, judi online, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik sampai ujaran kebencian.

Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol, Budi Setiawan, menggarisbawahi tugas dari polisi Cyber atau patroli Siber adalah untuk mengamankan ruang Siber dari penyebaran berita hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian yang bertujuan atau dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Sama hal nya seperti melakukan suatu patroli di dunia maya, maka patroli yang dilakukan dengan cara mencari, memantau dan mengamati hingga memprediksi segala sesuatu yang berpotensi jadi suatu ancaman.[7] Hal ini sejalan dengan pernyataan Menko Polhukam yang menyatakan bahwa keberadaan patroli siber ini akan melakukan kontra-narasi terhadap berita-berita yang tidak benar.

Jika kita telaah lebih jauh, apakah sebenarnya tugas dari polisi siber itu? Jika kita melihat ke kancah global, terdapat kurang lebih 38 negara di dunia yang telah membuat organisasi yang bertujuan untuk menangani keamanan di dunia siber, yang kurang lebih dinamakan Badan Keamanan Siber (National Cyber Security Agency). Termasuk di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapore juga sudah ada polisi Siber mereka sendiri. Pada dasarnya, tugas, tanggung jawab serta wewenang dari Badan Keamanan Siber (National Cyber Security Agency) di tiap-tiap negara tersebut pun tidak jauh berbeda dengan Polisi Siber di Indonesia, yaitu mencegah segala bentuk kejahatan siber yang terjadi di negara mereka masing- masing, seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, sampai ke keamanan data informasi pribadi.[8]

Mereka Ada, Kita Bagaimana?

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, niatan Menko Polhukam untuk memasifkan keberadaan polisi siber ini menuai polemik di masyarakat. Beberapa anggota DPR menyoroti bahwa keberadaan polisi siber tidak sesuai fungsinya jika hanya dipergunakan untuk memerangi hoaks sementara masih banyak kejahatan lain seperti penipuan daring atau pencurian identitas.[9] Muncul juga berbagai pendapat kontra dari masyarakat dan pengamat politik bahwa dimasifkannya polisi siber ini dapat memicu killing effect yang mengancam kebebasan berpendapat serta berpotensi membuat aparat keamanan menjadi lebih represif.[10]

Menko Polhukam sendiri menyadari bahwa keberadaan polisi siber merupakan suatu hal yang sangat dilematis. Jika negara diam dan tidak bertindak apa-apa mengenai kejahatan siber, hoaks, serta kejahatan siber yang semakin merajalela, maka masyarakat akan mempertanyakan keberadaan negara. Sementara jika pemerintah bertindak, negara dituding telah mengancam hak sipil masyarakat.[11] Saya sendiri setuju bahwa isu tentang kehadiran negara di ruang digital merupakan isu yang sangat dilematis, karena di satu sisi rakyat membutuhkan kehadiran negara namun disisi lain, ruang digital merupakan tempat dimana masyarakat dapat mencurahkan aspirasinya dengan lebih bebas.

Ketakutan masyarakat akan ancaman kebebasan berpendapat bukannya hal yang tidak berdasar. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, walaupun Indeks Demokrasi Indonesia meningkat, namun salah satu aspeknya, yaitu aspek kebebasan sipil, cenderung menurun.[12] Hal ini dipertegas dengan hasil survei internal Komnas HAM yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi menyatakan bahwa sebanyak 36,2 persen responden atau warga negara, merasa ketakutan dalam penyampaian pendapat, dan kritik di melalui kanal-kanal internet, maupun media sosial.[13]

Keberadaan polisi siber di antara kita para penghuni ruang digital Indonesia ini tentunya meningkatkan rasa kewaspadaan bahwa kita ‘diawasi’ oleh pemerintah. Saya melihat bahwa keberadaan para polisi siber ini menjadi suatu titik awal bahwa kehidupan kita di dunia maya semakin sulit untuk dipisahkan dari kehidupan kita di dunia nyata. Walaupun Menko Polhukam Mahfud MD telah menjamin bahwa keberadaan patroli siber tidak akan mengancam masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan pendapat, saya rasa kita sebagai para netizens harus terus berpikir kritis dan melihat sisi keamanan yang diberikan oleh para polisi siber tanpa membutakan diri terhadap kontra-narasi yang diberikan pada tiap-tiap isu yang ada. Mengingat tahun 2021 baru saja dimulai, saya rasa kita semua dapat bersiap-siap untuk mengevaluasi, dampak apa yang timbul dengan hadirnya polisi siber di antara kita: apakah pengurangan angka kejahatan siber? Atau justru represi terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital? Mari kita lihat bersama-sama.

Penulis: Irnasya Shafira
Penyunting: Amelinda Pandu Kusumaningtyas


[1] Stillman, D., & Stillman, J. (2017). Gen Z work: How the next generation is transforming the workplace. HarperCollins.

[2] Kompas.com. 2020. 6 Bulan Pandemi Covid-19: Hoaks dan Teori Konspirasi yang Memperparah Penanganan… diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/09090921/6-bulan-pandemi-covid-19-hoaks-dan-teori-konspirasi-yang-memperparah?page=all diakses pada 24 Januari 2021

[3] Kompas.com. 2020. Jumlah Hoaks di Indonesia Meningkat, Terbanyak Menyebar lewat Facebook diakses dari  https://tekno.kompas.com/read/2020/11/20/07385057/jumlah-hoaks-di-indonesia-meningkat-terbanyak-menyebar-lewat-facebook?page=all#page2 diakses pada 24 Januari 2021

[4] Kompas.com. 2020. Mahfud MD: Tahun 2021 Polisi Siber Akan Sungguh-sungguh Diaktifkan diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/12/26/10244931/mahfud-md-tahun-2021-polisi-siber-akan-sungguh-sungguh-diaktifkan?page=all diakses pada 25 Januari 2021

[5] https://patrolisiber.id/about

[6] Jewkes, Y., & Yar, M. (Eds.). (2013). Handbook of Internet crime. Routledge.

[7] Arif Rahman. 2019. Ini Tugas yang Harus Dipahami Pasukan Patroli Siber diakses dari https://cyberthreat.id/read/2403/Ini-Tugas-yang-Harus-Dipahami-Pasukan-Patroli-Siber diakses pada 25 Januari 2021

[8] Riza Azmi. 2018. Badan Siber dan Sandi Negara, dua kuasa dalam satu tubuh, mengapa bermasalah? diakses dari https://theconversation.com/badan-siber-dan-sandi-negara-dua-kuasa-dalam-satu-tubuh-mengapa-bermasalah-94224 diakses pada 25 Januari 2021

[9] Poskota.co.id. 2020. DPR Menilai Keberadaan Polisi Siber Tak Sesuai Fungsinya Jika Hanya Urusi Berita Hoax diakses dari https://poskota.co.id/2020/12/29/dpr-menilai-keberadaan-polisi-siber-tak-sesuai-fungsinya-jika-hanya-urusi-berita-hoax diakses pada 25 Januari 2021

[10] Alesha. 2021. Polisi Siber, Antara Perlindungan dan Otoritarianisme Digital diakses dari https://facesia.com/polisi-siber-antara-perlindungan-dan-otoritarianisme-digital/ diakses pada 25 Januari 2021

[11] tribun-medan.com. 2020. Masifkan Polisi Siber 2021, Ini Alasan Pemerintah Tidak Menangkap Rocky Gerung dan Ustaz Abdul Somad diakses dari https://medan.tribunnews.com/2020/12/28/masifkan-polisi-siber-2021-ini-alasan-pemerintah-tidak-menangkap-rocky-gerung-dan-ustaz-abdul-somad?page=3 diakses pada 26 Januari 2021

[12] CNN Indonesia. 2020. Kebebasan Sipil Turun, Indeks Demokrasi Indonesia Naik diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200803160536-32-531684/kebebasan-sipil-turun-indeks-demokrasi-indonesia-naik diakses pada 26 Januari 2021

[13] Republika.co.id. 2021. Survei Komnas HAM Ungkap Ketakutan Warga Kritik Pemerintah diakses dari https://republika.co.id/berita/qmcp8j409/survei-komnas-ham-ungkap-ketakutan-warga-kritik-pemerintah diakses pada 26 Januari 2021

Tags: