2021: Vaksin, Kesenjangan, dan Teknologi

Maret 22, 2021 5:04 pm || By

Tahun 2020 akhirnya telah berlalu, dan sekarang kita telah memasuki tahun 2021, tahun yang dipenuhi dengan harapan terutama supaya pandemi segera berakhir. Para ilmuwan telah bekerja keras untuk mendapatkan vaksin, dan akhirnya vaksin sudah mulai didistribusikan. Presiden, sejumlah pejabat, dan perwakilan wargapun sudah mendapatkan akses terhadap vaksin[1]. Namun, di awal tahun 2021, Indonesia juga telah memecahkan rekor angka positif tertinggi dengan memiliki 12.818 kasus positif baru pada 15 Januari[2]. Bahkan sudah mencapai 1 juta kasus aktif dan menjadikan Indonesia negara pertama yang mencapai jumlah tersebut di Asia Tenggara[3]. Di negara kepulauan dengan 200 juta penduduk, proses distribusi vaksin bukanlah perkara mudah karena dibutuhkan koordinasi logistic yang matang. Belum lagi kesenjangan infrastruktur antardaerah dan berbagai ketimpangan lainnya yang menyulitkan penyelesaian situasi pandemi. Artikel ini bertujuan untuk melihat masalah distribusi vaksin di Indonesia dan apakah teknologi dapat menjadi solusi atau tidak.

Pertama-tama, ada dua masalah utama dalam distribusi vaksin di Indonesia, yaitu geografi dan data. Secara geografis, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sayangnya, infrastruktur belum merata di seluruh pulau. Ketimpangan dan disparitas masih terjadi sebagian besar di Indonesia bagian Timur dibandingkan dengan bagian Barat tetapi juga antara kota dan desa. Kendati demikian, pakar sudah memastikan Indonesia sudah memiliki sistem distribusi vaksin proporsional[4].

Masalah kedua adalah database untuk melacak warga yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin dan berapa kali mereka telah divaksinasi. Saat ini, pemerintah menggunakan verifikasi KTP untuk mengidentifikasi warga mana yang akan mendapatkan vaksin. Beberapa orang mendapatkan notifikasi melalui SMS, atau dapat mengeceknya sendiri melalui aplikasi atau website Peduli Lindungi[5]. Namun, muncul masalah karena tidak semua warga Indonesia memiliki gadget pintar atau akses internet sejak awal. Belum lagi mereka yang belum memiliki KTP seperti anak-anak. Meskipun vaksin untuk anak-anak belum siap, namun jika tersedia, hal ini bisa menjadi masalah. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah akan bertindak?

Untuk mengatasi masalah tersebut, ada dua solusi yang dapat dilakukan. Pertama, untuk jangka pendek, ketika teknologi tidak dapat menjadi solusi, cara konvensional dapat menjadi jawabannya. Secara keseluruhan, setiap warga negara di Indonesia memiliki hak yang sama atas program vaksinasi gratis yang diberikan oleh pemerintah. Namun, jika warga negara tidak memiliki dokumen yang memadai, mereka dapat kehilangan akses atas hak-hak mereka. Dalam hal ini, pemerintah harus proaktif untuk datang ke pedesaan dengan memanfaatkan jaringan Puskesmas dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap vaksin. Peluang ini bisa menjadi cara untuk mendokumentasikan mereka yang belum memiliki KTP dan memetakan wilayah mana yang belum bisa diakses internet atau infrastruktur lainnya.

Setelah dokumentasi dilakukan, teknologi dapat kembali berperan. Data yang telah dikumpulkan harus disimpan dalam sistem database nasional. Selanjutnya, database ini akan lebih baik bila menghubungkan antara KTP, akta kelahiran, dan SIM. Pada akhirnya, solusi ini dapat menampung anak-anak dan orang dewasa di mana saja dan mengurangi risiko orang memiliki identitas ganda. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah harus fokus membangun dan memastikan infrastruktur yang lebih baik di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaimana tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan adopsi internet yang tinggi di Indonesia[6], distribusi vaksin dapat menjadi cara untuk meningkatkan konektivitas dan ketersediaan infrastruktur penting di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mempercepat proses tersebut melalui proyek-proyek seperti palapa ring[7].

Sebagai kesimpulan, dalam mendistribusikan vaksin ke seluruh Indonesia, pemerintah menghadapi dua masalah utama yakni geografis dan disparitas data. Meskipun teknologi dapat membantu menyelesaikan masalah, pada awalnya dokumentasi manual harus dilakukan untuk mereka yang belum masuk dalam sistem. Selain itu, untuk solusi jangka panjang, proyek infrastruktur harus dilaksanakan secepat mungkin, dan database terpusat juga harus dibuat. Saat ini, pemerintah telah menggunakan teknologi dalam pendistribusian vaksin, misalnya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan melacak proses vaksinasi menggunakan barcode. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah transparansi data kepada warga, sehingga warga juga harus menjadi agen pemantau aktif dalam penggunaan teknologi ini.

Penulis: Theodore Great
Penyunting: Amelinda Pandu Kusumaningtyas


[1] Prihatini, Z., 2021. Tak Cuma Jokowi, Ini Daftar Penerima Vaksin Pertama. [online] detikHealth. Available at: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5332594/tak-cuma-jokowi-ini-daftar-penerima-vaksin-pertama> [Accessed 15 Jan. 2021].

[2] Iskana, F.R., 2021. Angka Positif Covid-19 Meningkat 12.818, Kasus Tertinggi di Jawa Barat – Nasional. [online] Katadata.co.id. Available at: <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/600165b778eac/angka-positif-covid-19-meningkat-12818-kasus-tertinggi-di-jawa-barat> [Accessed 15 Jan. 2021].

[3] Kompas Cyber Media, 2021. Tembus Lebih dari 1 Juta Kasus Covid-19, Indonesia Masuk 20 Besar di Dunia? Halaman all. [online] KOMPAS.com. Available at <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/27/123000765/tembus-lebih-dari-1-juta-kasus-covid-19-indonesia-masuk-20-besar-di-dunia> [Accessed 28 Jan. 2021].

[4] Republika, 2020. Vaksinolog: Infrastruktur Distribusi Vaksin Sudah Lengkap. [online] Available at: <https://republika.co.id/share/qk3col370> [Accessed 28 Jan. 2021].

[5] Anon 2021. Cek NIK – PeduliLindungi. [online] Available at: <https://pedulilindungi.id/cek-nik> [Accessed 15 Jan. 2021].

[6] APJII, 2020. BULETIN APJII EDISI 74 November2020. [online] Available at: <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020.pdf> [Accessed 29 Dec. 2020].

[7] KOMINFO, 2020. Sekilas Palapa Ring. [online] Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Available at: <http:///content/detail/3298/sekilas-palapa-ring/0/palapa_ring> [Accessed 19 Aug. 2020].