Vigilantisme Digital Sebagai ‘Zona Aman’ bagi Korban-korban Pelaku Kekerasan Seksual Daring (Studi terhadap akun @aliskamugemash)

Maret 22, 2021 5:12 pm || By

Internet telah membuka dunia dan kesempatan baru untuk hubungan antara manusia. Dewasa ini, bertemu orang baru di tengah mayantara telah menjadi hal yang lumrah, hal ini kemudian menjadikan berkencan dengan orang yang kita temui di Internet menjadi lumrah pula. Bahkan, sebagian orang tidak benar-benar ingin berkencan ketika mereka mendaftar aplikasi berkencan, mereka hanya ingin bertemu dengan orang baru atau mencari teman untuk bersuaka, bahkan ditengah pandemi sekalipun[i]. Sayangnya, sama seperti kemajuan teknologi lainnya, kesempatan-kesempatan seperti ini dibayangi oleh ancaman.

Di akhir Januari lalu, warganet Indonesia dikejutkan oleh sebuah akun Instagram bernama @aliskamugemash yang membagikan berbagai bukti mengenai seorang tersangka pelaku kekerasan seksual yang diidentifikasi sebagai LWD. Akun ini mengumpulkan laporan-laporan kekerasan seksual dalam bentuk berbagai cerita yang dibagikan oleh perempuan-perempuan yang mengaku sebagai korban dari pelaku tersebut. Seringkali cerita-cerita ini dilengkapi dengan gambar-gambar percakapan, telepon, rekaman suara, dan/atau foto-foto tempat tinggal pelaku juga berbagai profil aplikasi kencan yang digunakan pelaku sehingga memperkuat kredibilitas tuduhan yang dilayangkan oleh akun ini. The Jakarta Post telah mendeskripsikan akun ini sebagai ‘gerakan daring yang terus berkembang untuk mengekspos seorang pelaku kekerasan seksual yang telah mengincar perempuan-perempuan lewat aplikasi kencan di ponsel selama bertahun-tahun’[ii].

Ini bukan pertama kalinya masyarakat bersatu untuk meng-ekspos pelaku kekerasan seksual daring. New York memiliki Team Loyalty Makes You Family, sebuah halaman Facebook yang didedikasikan untuk memburu pedofil[iii]. Ada pula laman situs yang dinamakan “Penjara Digital” yang mempublikasikan nama-nama orang yang telah dinyatakan bersalah dalam berbagai kejahatan serius, termasuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual[iv]. Gerakan #MeToo di Twitter juga telah meng-ekspos (dan pada tahapan tertentu, mengungkap informasi asli) para pelaku kekerasan seksual di masa lampau.

Apakah yang membedakan akun @aliskamugemash berbeda dengan yang lainnya? Saya berasumsi bahwa akun ini meng-ekspos tersangka dengan sangat terperinci sehingga tidak pernah dilihat dalam gerakan-gerakan sebelumnya. Saya sendiri telah mengikuti akun ini sejak Januari 2021 dan lewat akun tersebut, saya juga ikut memantau modus operandi yang digunakan tersangka dan tempat-tempat yang sering dikunjungi. Jika kita melihat dengan lebih teliti, kita juga dapat mengetahui keberadaan tersangka lewat laporan orang-orang.

Keberadaan dan meningkatnya popularitas akun ini kemudian membawa saya ke 2 pertanyaan yang ingin saya jawab di tulisan ini, yaitu: 1) kenapa para korban lebih memilih untuk berbicara dengan para vigilante[v] ini dibandingkan kepada pihak berwajib? Indonesia memiliki badan yang bertugas untuk menindaki kasus-kasus pelanggaran seksual, yaitu polisi. Namun para korban dalam kasus ini lebih memilih untuk berbagi cerita mereka dengan akun ini dibandingkan dengan polisi. Dewasa ini, pihak berwajib telah mengetahui keberadaan tersangka lewat akun @aliskamugemash dan telah menganjurkan para korban dan informan untuk melapor ke polisi[vi], namun hal ini membawa kita ke pertanyaan ke-2, yaitu: apakah para vigilante ini melakukan hal yang benar dengan mengekspos, melakukan doxing[vii], dan mempermalukan tersangka atas nama keadilan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum yang berlaku?

Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mengapa para korban lebih memilih untuk berbagi cerita dengan pengelola akun anonim @aliskamugemash dibandingkan dengan melapor ke polisi? Jawabannya dapat diatribusikan kepada stigma sosial yang melekat pada kasus-kasus kekerasan seksual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bieneck dan Krahé, pengambilan keputusan hukum menunjukkan suatu kelalaian khusus terhadap pelaku pemerkosaan karena kesalahan lebih banyak diatribusikan kepada korban[viii]. Kriminolog menjelaskan fenomena tersebut sebagai victim blaming (menyalahkan korban), sebuah proses ideologis yang menyalahkan korban atas kejadian tidak mengenakkan yang menimpa mereka. Fenomena ini terjadi ketika masyarakat secara umum berasumsi bahwa suatu permasalahan sosial terjadi akibat defisiensi kultural yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut[ix]. Sehingga, perilaku korban adalah penyebab utama mengapa mereka terkena suatu permasalahan dan jika mereka tidak merubah perilaku mereka, mereka dianggap bertanggung jawab atas viktimisasi mereka sendiri[x].

Ketika kita mengaplikasikan penjelasan tersebut dalam kasus ini, dapat terlihat dengan jelas alasan mengapa para korban lebih memilih untuk melapor kepada akun anonim dibandingkan dengan pihak berwajib. Jika kita melihat bukti-bukti yang ada di akun tersebut, semua nama dan gambar korban disensor agar tidak mengekspos identitas mereka. Hal ini kemudian melindungi kehidupan sehari-hari para korban dari penilaian masyarakat dan tetap memberikan para korban wadah untuk berbagi cerita. Hal ini sangat berbeda dengan prosedur pelaporan kasus pelecehan seksual ke polisi yang meminta data diri atas alasan hukum.

Selain itu, terdapat masalah lain yang lebih besar dimana hukum Indonesia saat ini tidak berpihak kepada korban dan justru seringkali berbalik dan menyalahkan korban[xi]. Kedua alasan ini, ketakutan akan penilaian masyarakat dan keputusasaan akibat hukum yang tidak mendukung mereka, adalah alasan mengapa korban-korban lebih memilih anonimitas yang diberikan oleh akun @aliskamugemash. Hal ini diakui oleh pengelola akun @aliskamugemash dalam pernyataan mereka kepada tim Jakarta Post dibawah ini:

“The confessions are published here only with the victims’ consent,” the account’s anonymous administrator told The Jakarta Post via Instagram’s direct messaging platform. “This account is a safe space for the victims to talk about the sexual abuse/violence they suffered during their time with LWD. This account will also connect the victims with professional help if they want to be assisted in handling their trauma.”

“Pengakuan-pengakuan dipublikasikan di sini (akun Instagram @aliskamugemash) dengan persetujuan korban,” ujar pengelola anonim kepada tim The Jakarta Post lewat platform pesan langsung Instagram. “Akun ini adalah zona aman bagi para korban untuk berbicara mengenai pelecehan/kekerasan seksual yang mereka alami selama mereka bersama LWD. Akun ini juga akan menyambungkan korban dengan bantuan profesional jika mereka ingin dibantu dalam menangani trauma mereka.”

Sekarang, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah para vigilante ini benar dengan mengekspos, melakukan doxing, dan mempermalukan tersangka dalam misi mereka untuk memberikan zona aman kepada korban yang menderita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tinjau bagaimana vigilantisme digital bekerja.

Dalam bentuknya yang paling murni, vigilante digital bertujuan untuk melakukan apa yang hukum tidak bisa: yaitu untuk menghukum pelaku dengan cara mempermalukan mereka. Trottier menjelaskan bahwa praktek vigilantisme termasuk, tetapi tidak terbatas pada, memberikan visibilitas lewat naming and shaming: dimana alamat rumah, detail pekerjaan, dan berbagai informasi sensitif lain dari pelaku dipublikasikan di laman situs publik (disebut juga ‘doxing’), kemudian diikuti dengan pelecehan yang dilakukan dalam ranah daring maupun luring[xii]. Walaupun vigilantisme digital memberikan zona aman bagi para korban untuk berbagi penderitaan mereka, ia juga memacu diskursus mengenai bagaimana para vigilante ini melangkahi prosedur hukum yang ada.

Kasus @aliskamugemash dan berbagai vigilantisme digital di Indonesia sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan visibilitas yang diberikan para vigilante ini meningkatkan kesadaran para pihak berwajib yang kemudian mendorong mereka untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Praktek vigilantisme adalah suatu serangan terhadap hak individu si pelaku, namun praktek ini juga membawa keadilan bagi para korban dari pelaku tersebut. Karena tersangka juga merupakan penduduk Indonesia, ia memiliki hak untuk dilindungi dari serangan seperti ini. Sehingga, vigilantisme digital tetap merupakan sebuah praktik yang berada di area ‘abu-abu’ karena kondisi penggunaan yang tidak jelas, dan diskursus masyarakat dapat beragam tergantung dari keparahan pelanggaran, keparahan reaksi, serta identitas dan afiliasi pelaku[xiii].

Menurut saya pribadi, kasus ini berada di area yang sangat abu-abu. Di satu sisi, saya setuju bahwa ada elemen-elemen vigilantisme digital yang diperlukan untuk menggarisbawahi tingkat keparahan kasus ini kepada pihak berwajib seperti mengumpulkan cerita-cerita dari korban (dan menciptakan zona aman dalam prosesnya) dan menyebarkan keberadaan kasus ini lewat media sosial; tetapi disisi lain, hal ini mengekspos permasalahan mendalam tentang cara kasus kekerasan seksual ditangani di sistem hukum kita saat ini. Sebagai seorang kriminolog, saya selalu beranggapan bahwa kasus-kasus yang berbau seksual akan lebih kompleks akibat asumsi patriarkis dan peran gender yang ada di Indonesia, sehingga sulit untuk menilai suatu kejadian murni dari ‘benar’ dan ‘salah’-nya kasus tersebut.

Namun hal ini mengantarkan kita ke pertanyaan penutup dari tulisan ini: jika para korban dari kasus ini melaporkan kejadian yang menimpa mereka ke pihak berwajib, apakah kasus ini akan mendapatkan perhatian yang sama dengan yang diberikan akibat keberadaan akun @aliskamugemash ini? Atau kasus ini hanya akan menghilang diantara kasus-kasus lain yang sedang ditangani oleh hukum dan pihak berwajib? Saya percaya bahwa kasus ini merupakan suatu panggilan bagi kita semua untuk melihat kasus-kasus pelecehan/kekerasan seksual dengan sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya.


[i]Gisela Swaragita. Desember, 2020. People still find intimacy through dating apps despite pandemic diakses dari https://www.thejakartapost.com/life/2020/12/15/people-still-find-intimacy-through-dating-apps-despite-pandemic.html pada 17 Februari 2021

[ii] The Jakarta Post. Februari, 2021. Online cause seeks to expose sexual abuse on dating apps diakses dari https://www.thejakartapost.com/paper/2021/02/01/online-cause-seeks-to-expose-sexual-abuse-on-dating-apps.html#_=_ pada 17 Februari 2021 (membutuhkan akun Premium)

[iii] Hanna Kozlowska. Juli, 2019. There’s a global movement of Facebook vigilantes who hunt pedophiles diakses dari https://qz.com/1671916/the-global-movement-of-facebook-vigilantes-who-hunt-pedophiles/ pada 17 Februari 2021

[iv] Korea JoongAng Daily. Juli, 2020. Sex offender doxing site crowdsources justice diakses dari https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/07/09/business/tech/prison-digital-prison-personal-information/20200709194200398.html pada 17 Februari 2021

[v] Vigilante adalah seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri.

[vi] JPNN.com. January, 2021. Bakal Sikat Predator Seksual, Polri Pasti Lindungi Korban dan Pelapor diakses dari https://www.jpnn.com/news/bakal-sikat-predator-seksual-polri-pasti-lindungi-korban-dan-pelapor pada 17 Februari 2021

[vii] Doxing atau juga biasa ditulis dengan doxxing adalah kegiatan membongkar atau menyebarkan informasi pribadi seseorang yang dilakukan oleh orang tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.  (Dikutip dari https://tirto.id/mengenal-doxing-di-media-sosial-bahaya-dan-cara-mencegahnya-f5lm)

[viii] Bieneck, S. and Krahé, B., 2011. Blaming the victim and exonerating the perpetrator in cases of rape and robbery: Is there a double standard?. Journal of interpersonal violence, 26(9), pp.1785-1797.

[ix] Ryan, W., 1976. Blaming the victim (Vol. 226). Vintage.

[x] Wilson, J.K., 2009. The Praeger handbook of victimology. ABC-CLIO.

[xi] Martalena, M. and Yoetadi, G., 2019. Kekerasaan Seksual di Mata Konde (Analisis Framing Kekerasaan Seksual terhadap Perempuan pada Rubrik Perspektif Konde Edisi November dan Desember 2018). Koneksi, 3(1), pp.7-14.

[xii] Trottier, D. 2017. Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. Philos. Technol. 30, 55–72. https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4

[xiii] Trottier, D. 2020. Denunciation and doxing: towards a conceptual model of digital vigilantism. Global Crime, 21:3-4, 196-212, DOI: 10.1080/17440572.2019.1591952

Tags: