[SIARAN PERS] Integrasi Kebijakan dengan Strategi Digital: Langkah Tepat Pemulihan Ekonomi Nasional? DIFUSSION #45

April 13, 2021 4:05 pm || By

Google Meet, 19 Maret 2021 – Sepanjang 2020, pandemi Covid-19 memberi dampak yang besar bagi Indonesia di berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, dan sosial.  Dampak segi politik terlihat dari penurunan kepuasan publik terhadap performa pemerintah secara konsisten. Sedangkan dari sisi ekonomi terlihat adanya penurunan kontribusi terhadap PDB di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perdagangan, konstruksi, serta pertambangan. Di lain sisi, kehidupan sosial mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya transformasi berbagai aktivitas dari luring ke daring melalui platform digital. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk melakukan menjalan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan strategi digital sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini.

Pembahasan terkait pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19 menjadi topik Difussion #45 dengan tema “Integrasi Kebijakan dengan Strategi Digital: Langkah Tepat Pemulihan Ekonomi Nasional?”. Pada diskusi kali ini, CfDS telah mengundang Bhima Yudhistira Adhinegara selaku peneliti INDEF, serta Muhammad Edhie Purnawan selaku Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dimoderasi oleh manajer riset CfDS, Anisa Pratita, #Difussion 45 diselenggarakan melalui platform Google Meet dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube CfDS.

Apa yang terjadi di Indonesia selama satu tahun terakhir sejak pandemic Covid-19?

Laporan World Economic Forum 2021 menyatakan bahwa dunia mengalami beberapa resiko global. Bhima menjelaskan lebih lanjut bahwa, “lima tingkat risiko global yang paling tinggi berada di ranah digital, yakni cyber security failure dan digital inequality”. Digital inequality atau ketimpangan digital ditunjukkan ketika perdagangan tradisional tutup karena tidak bisa menggaji karyawan yang berujung PHK, seperti di sektor perdagangan. Terpuruknya perdagangan tradisional disebabkan masyarakat yang takut untuk melakukan mobilitas dan cenderung melakukan transaksi digital.  Di sisi lain, e-commerce dan startup justru berkembang pesat yang ditandai dengan pendanaan yang semakin besar. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi UMKM ketika para perusahaan digital mendapatkan suntikan dana dari capital venture luar negeri dikarenakan adanya dumping politic dan predatory pricing.

Selain itu, telah terjadi herd behavior dan krisis kemanusiaan secara global.  Terjadinya herd behavior diakibatkan keberadaan media sosial yang mendorong kemunculan tren seperti local pride, hypebeast, sepeda, dan tanaman hias. Sedangkan krisis kesehatan sebagai akibat Covid-19 memberi dampak ke ekonomi karena orang membatasi jarak. Kebijakan PSBB membatasi mobilitas berdampak pada anjloknya PDB pada kuartal kedua 2020.

Apa saja langkah dan kebijakan yang telah diambil pemerintah Indonesia?

Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, diantaranya bekerja dari rumah (Work From Home), stimulus fiskal dan moneter yang ekspansif, serta digitalisasi aspek krusial. Perlu dikritisi bahwa WFH masih menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati sebagian pekerja dikarenakan pekerjaan yang bersifat manual tidak dapat merasakannya, misalnya pemadam kebakaran. Selanjutnya, stimulus fiskal moneter yang ekspansif di era krisis. Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen telah meminta bank-bank di Indonesia untuk membuka suku bunga dasar kredit (SBDK) dan menciptakan transparansi komunikasi untuk penerapan regulasi yang lebih efektif. Di samping itu telah dilakukan digitalisasi aspek krusial, seperti kesehatan dengan 3T (test, tracing, dan testing) dan digital finance atau keuangan digital melalui bank digital. Dari sisi pemerintah, digitalisasi telah dilakukan pada transformasi keuangan, yakni melalui digital literasi dan keuangan; penguatan UMKM untuk menciptakan keterlibatan; adanya infrastruktur pasar keuangan; syariah, dan kebijakan reformasi lain.

Strategi pemerintah Indonesia dalam memulihkan ekonomi nasional

Digitalisasi mengandung peluang dan ancaman. Oleh sebab itu, terdapat kunci yang harus dikuasai dalam memulihkan ekonomi. Edhi memaparkan kunci tersebut yakni (1) Perlunya menjadi technological savvy berupa pemahaman akan pengetahuan dan aplikasi digital; (2) realisasi fiskal harus dinikmati orang per orang yang mendapat bantuan melalui digital bank; (3) keberlanjutan stimulus dan moneter makroprudensial secara digital.Dalam penerapannya, kebijakan yang diambil pemerintah masih memberikan dampak dari dua sisi, misalnya WFH. Pengambilan kebijakan WFH menyebabkan banyak tunjangan yang dipangkas sehingga jaminan berkurang. Di sisi lain, WFH justru mendorong inklusi keuangan melalui fintech. 

Penulis: Septiana Noor M
Penyunting: Ruth Tarullyna Simanjuntak