[PRESS RELEASE] Aktivisme Digital: Obat atau Penyakit? | DIFUSSION #46

April 14, 2021 1:22 pm || By

Google Meet, 26 Maret 2021 – Center for Digital Society (CfDS) UGM mengadakan kegiatan bersama Mira Ardhya dan Irnasya Shafira, selaku Research Associate CfDS untuk membicarakan mengenai aktivisme digital yang kini semakin marak di masa pandemi. Dalam diskusi kali ini, Mira membahas mengenai Digital Activism: Limitations and Possibilities, sedangkan Irnasya befokus pada fenomena digital vigilante dalam kasus predator seksual daring. Diskusi ini disiarkan secara langsung melalui platform Google Meet dan kanal YouTube resmi CfDS UGM.

Digital Activism: Limitations and Possibilities

Mira membuka pemaparannya dengan penjelasan singkat mengenai perkembangan terkini dari metode aktivisme. Pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan fisik. Salah satunya adalah kegiatan aktivisme yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan massa, kini juga harus beradaptasi ke dalam moda digital. Walaupun ada beberapa pendapat yang beranggapan bahwa aktivisme digital tidak memiliki dampak signifikan sebagaimana halnya aktivisme yang dilakukan secara fisik, Mira melihat sebaliknya. Menurut Mira, “Pengaruh digital activism atau clicktivism ini sebenarnya lebih besar daripada yang orang-orang kira.”

Untuk mengetahui apakah aktivisme digital mencerminkan karakteristik dari aktivisme fisik, maka perlu dilihat apakah memenuhi aspek tujuan, maksud, dan juga aksi yang terus-menerus sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk aktivisme. Mira mengatakan bahwa salah satu perbandingan antara aktivisme digital dan aktivisme fisik adalah bukti keberadaan mereka. Terutama dalam hal visibilitas aktor. Dalam aktivisme fisik, aktor lebih menonjol dan dapat diketahui identitasnya oleh masyarakat luas. Sedangkan dalam aktivisme digital, aktor utama dari sebuah gerakan biasanya kurang menonjol dan identitasnya dapat diragukan karena adanya resiko ‘ditunggangi’ oleh akun-akun anonim. Namun, salah satu keuntungan dari aktivisme digital sendiri adalah kreativitas dalam mengembangkan aksi-aksi tersebut.

Secara umum, Mira menyebutkan bahwa aktivisme digital memiliki keuntungan dan batasannya tersendiri. Aktivisme digital dapat membuka ruang untuk berkreasi dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Selain itu aktivisme digital juga dapat memberikan jangkauan audiens yang luas, memberikan gambaran bahwa kekuatan aktivisme digital adalah pada massa yang terlibat. Namun, hal ini juga dapat menjadi bumerang tersendiri ketika aksi-aksi digital tersebut disusupi oleh oknum yang bertujuan untuk menyebarkan misinformasi atauujaran kebencian, sehingga mengaburkan tujuan dan maksud dari aktivisme itu sendiri.

Dalam sesi penutup, Mira menuturkan beberapa cara agar aktivisme digital lebih efektif dan menjadi pendukung aktivisme fisik. Diperlukan perencanaan yang komprehensif, dan juga kendali atas advokasi isu yang digalakkan sehingga dapat menghindari resiko misinformasi maupun hoax. “Digital aktivisme itu tidak bisa dipisahkan dari aktivisme fisik, keduanya dapat saling mendukung untuk mewujudkan maksud aksi secara kolektif dan terorganisir,” tutur Mira.

Digital Vigilante dan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Dalam pembahasan kali ini, Irnasya merujuk pada salah satu akun Instagram bernama @aliskamugemash, yang mengekspos beberapa kasus pelecehan seksual dan juga penipuan yang bermula dari situs kencan daring. Tidak hanya mengekspos perbuatan terduga pelaku, tetapi akun ini juga menyebarkan informasi pribadi terduga pelaku seperti pekerjaan dan alamat pribadi. Apa yang dilakukan oleh @akunaliskamugemash menjadi sesuatu yang dilematis ketika akun tersebut mulai menyebarkan informasi pribadi tanpa consent orang yang bersangkutan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah tindakan yang dilakukan oleh akun @aliskamugemash ini dapat dijustifikasi atas nama keadilan bagi para korbannya.

Menurut Irnasya, korban memilih untuk berbicara dengan admin dari akun @aliskamugemash dibanding dengan melaporkan kepada pihak berwajib karena sistem hukum Indonesia yang kurang memihak korban. Hal ini juga diperparah dengan adanya stigma sosial yang melekat pada korban kasus kekerasan seksual. Irnasya juga menambahkan, bahwa tujuan sebenarnya dari dibuatnya akun digital vigilante seperti @aliskamugemash adalah membawa terduga pelaku selangkah lebih dekat pada keadilan. “Pada dasarnya digital vigilante melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum, yaitu dengan memberikan sanksi sosial kepada pelaku dengan cara mempermalukan mereka,” pungkas Irnasya. Digital vigilante adalah salah satu cara untuk menjembatani celah antara pelaku yang susah dijerat oleh hukum. Walaupun bentuk digital vigilante seperti yang dilakukan oleh akun @aliskamugemash memberikan zona aman kepada korban untuk menceritakan pengalamannya, tetapi ia melangkahi prosedur hukum yang ada dengan memanfaatkan anonimitas. Oleh karena itu, gerakan ini dinamakan vigilantism, karena telah berlaku di luar koridor hukum dengan menyebarkan data pribadi pelaku tanpa consent.

Pada akhir pemaparannya, Irnasya mengajak audiens untuk merefleksikan kasus pelecehan seksual di Indonesia dan hubungannya dengan digital vigilantism. Apakah jika kasus-kasus pelecehan seksual tersebut langsung dilaporkan ke polisi akan mendapatkan perhatian yang sama besarnya jika dibandingkan dengan keberadaan akun @aliskamugemash ini? Pada akhirnya, jumlah massa besar yang mendukung keberadaan akun ini dapat menjadi sebuah dorongan moral pada korban untuk berani bicara tentang apa yang menimpa mereka.

Baik aktivisme digital maupun digital vigilantism yang telah dibahas pada sesi Difussion kali ini sama-sama memiliki tujuan, maksud, serta aksi yang kuat. Dengan adanya perkembangan media sosial, capaian audiens dari gerakan-gerakan tersebut menjadi lebih luas sehingga maksud dan tujuannya dapat dimengerti oleh masyarakat dan terkadang mendapat dukungan yang tidak sedikit dari masyarakat itu sendiri.

Penulis: Aldo Rafi
Penyunting: Ruth T. SImanjuntak