Royalti Musik Indonesia: Nasib Musik Digital & Pemenuhan Hak Musisi

Juni 2, 2021 4:56 pm || By

Perdebatan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 mengenai manajemen royalti musik perlu dimaknai lebih dari sekedar konflik antara mereka yang keberatan membayar dan mereka yang ingin haknya terpenuhi.[i] Dalam implementasinya, kekhawatiran berkaitan dengan PP tersebut lingkupnya bukan hanya soal besaran harga. Antara lain, hal yang tidak kalah penting dan patut disorot adalah kekhawatiran mengenai jaminan transparansi manajemen pembayaran royalti, jaminan hukum berkaitan dengan detail tipe-tipe usaha, dan kekuatan partisipasi pemilik musik/lagu dibandingkan dengan wewenang LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dalam manajemen royalti.[ii][iii][iv][v][vi]

Artikel 12 PP No. 56/2021 menyebutkan bahwa pengumpulan royalti berlaku tidak hanya untuk musik/lagu anggota LMK, namun juga untuk non-anggota.[vii] Artikel 15 pun menegaskan bahwa LMKN harus mengumumkan hasil pengumpulan royalti tersebut kepada publik.[viii] Artikel 12, 14 dan 15 juga menyatakan bahwa klaim terhadap royalti tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar sebagai anggota LMK.[ix] Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah negara dapat menjamin transparansi keberlangsungan manajemen royalti tersebut? Keharusan menjadi anggota LMK berikut dengan kurangnya jaminan berkaitan dengan transparansi pengumuman hasil pengumpulan royalti tentunya mengkhawatirkan, terlebih untuk musisi yang namanya tidak terdaftar sebagai anggota LMK. Artikel 14 dan 15 pun menyebutkan apabila dalam 2 tahun royalti musik tidak juga diklaim oleh musisi, maka besaran royalti tersebut akan otomatis menjadi “emergency fund” bebas pakai untuk LMKN. Hal tersebut menandakan adanya ruang-ruang yang berpotensi memotivasi penyalahgunaan kekuasaan dalam manajemen pengumpulan royalti musik.[x]

Salah satu upaya yang disematkan dalam PP No. 56/2021 untuk meningkatkan transparansi manajemen royalti musik adalah melalui penetapan “Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik” (SILM)* oleh LMKN.[xi] Sistem ini akan berfungsi sebagai database yang menyimpan segala jenis pemakaian musik/lagu secara komersial di Indonesia dan diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan, penghitungan dan pembagian royalti.[xii] Walaupun sistem ini diharapkan dapat selesai paling lambat 2 tahun setelah pemberlakuan PP No. 56/2021, berkaca dari keterlambatan penetapan dan pembahasan PP No. 56/2021, publik skeptis bahwa sistem akan selesai tepat pada waktunya.[xiii][xiv][xv] Terlebih, pada awal April 2021, pemerintah mengumumkan bahwa pembuatan SILM akan ditunda dikarenakan komplikasi pandemi COVID19.[xvi]

Selain itu, ada juga kekhawatiran berkaitan dengan potensi tidak meratanya besaran pembayaran royalti musik dikarenakan ketiadaan detail jenis usaha dalam PP No. 56/2021. Artikel 3 PP No. 56/2021 belum, secara detail, menyebutkan jenis-jenis usaha yang wajib membayar royalti musik di luar usaha-usaha komersial seperti restoran, kafe, bar, pub, bistro, klub malam, dan hotel.[xvii] Terlebih, tingkat ketergantungan jenis-jenis usaha dengan musik untuk mendapatkan profit berbeda-beda, dan ketiadaan detail jenis usaha berpotensi menciptakan bias antar usaha, hal ini juga berlaku untuk jenis usaha yang dinilai “sama,” contohnya seperti usaha berjenis kafe atau restoran.[xviii] Kafe atau restoran harus membayar Rp 60.000/kursi untuk lagu yang mereka mainkan setiap tahunnya, namun hal tersebut bisa jadi tidak adil untuk usaha food and beverage (f&b) kecil yang mungkin jumlah kursinya lebih banyak tapi penghasilannya jauh lebih sedikit.[xix]

Posisi Musik Digital dalam PP No. 56/2021

                Walaupun poin-poin dalam PP No. 56/2021 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa ada keterkaitan musik digital dalam aturan royalti di Indonesia, perlu dicatat bahwa salah satu alasan kuat yang mendorong pemberlakuan PP royalti musik di Indonesia adalah desakan musisi-musisi lokal yang khawatir akan pemenuhan hak mereka di platform-platform musik digital.[xx] PP No. 56/2021 menegaskan bahwa royalti akan dikumpulkan dari seluruh jenis musik yang dimainkan untuk tujuan komersil, tidak terkecuali musik-musik yang dimainkan dari laman daring.[xxi] Walaupun begitu, PP No. 56/2021 belum menyebutkan aturan berkaitan dengan platform-platform digital yang menggunakan musik secara komersial.[xxii] PP No. 56/2021 secara umum menekankan penggunaan musik secara komersil oleh usaha-usaha konvensional dan bukan oleh platform digital.[xxiii] Di sisi lain, membuat dan mengimplementasikan regulasi yang menyentuh usaha digital itu lebih rumit dibandingkan dengan meregulasi usaha konvensional. Untuk itu formulasi regulasi terpisah mungkin perlu dilakukan.

                Misal, apabila regulasi tersebut diarahkan untuk mengatur penarikan royalti dari YouTube dan Spotify, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbedaan aturan dan mekanisme copyright yang sudah terlebih dahulu diimplementasikan oleh platform-platform tersebut.[xxiv][xxv] Tidak seperti album musik yang dibeli dan dimainkan melalui CD oleh usaha-usaha konvensional, musik yang dimainkan oleh usaha daring memiliki mekanisme pembayaran khusus untuk hak cipta musik-musik yang dimainkan, walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Misalnya melalui AdSense, iklan, monetisasi video maupun membership di dalam platform untuk layanan bebas iklan.[xxvi][xxvii] Memang menggiurkan membayangkan keuntungan royalti yang bisa diperoleh apabila LMKN dapat menarik royalti dari platform-platform seperti YouTube dan Spotify, terlebih apabila musisi berpotensi mendapatkan keuntungan berlipat bukan hanya dari regulasi negara namun juga dari regulasi platform yang sudah terlebih dahulu ada. Namun mewujudkan didapatkannya keuntungan tersebut sangat rumit prosesnya.[xxviii][xxix] Berdasarkan platform, terdapat bermacam-macam regulasi yang berbeda, dan berdasarkan pengalaman, memforsir regulasi nasional pada platform-platform tersebut dinilai cukup sulit dikarenakan sifat platform yang publik dan tidak terbatas batasan negara. Hal ini tercerminkan dari pengalaman Indonesia dalam regulasi konten daring yang hanya terbatas pemblokiran dan sensor.[xxx] Untuk itu pemahaman yang komprehensif tentang platform-platform tersebut, terutama berkaitan dengan kepentingan dan regulasinya sangat diperlukan. Dalam hal ini, kolaborasi sangatlah diperlukan, pada prosesnya, musisi-musisi kecil juga perlu diperhatikan, bukan hanya label-label musisi yang besar saja. Memang betul dalam Artikel 16 dikatakan bahwa jumlah royalti yang dibebankan dapat berubah berdasarkan persetujuan pemilik musik dan pengguna. Namun, walaupun hal tersebut dapat menciptakan fleksibilitas untuk usaha kecil yang menggunakan musik untuk usaha komersilnya, masih penting untuk diadakannya pengelaborasian lebih lanjut mengenai jenis-jenis penggunaan komersial musik berikut dengan pertanggungjawaban transparansi mekanisme yang berkaitan.

                PP No. 56/2021 memang masih baru diimplementasikan, maka wajar apabila kekhawatiran dan spekulasi masih sarat berkaitan dengan penetapannya. Namun begitu, sosialisasi harus dilakukan sedini mungkin, terutama berkaitan dengan pentingnya melakukan registrasi sebagai anggota LMK, berikut dengan cara klaim royalti. Dalam prosesnya, masyarakat juga harus diberikan akses yang mudah terhadap informasi mengenai penggunaan musik secara komersial dan informasi mengenai pertanggung jawaban untuk royalti musik, hal tersebut berarti konsultasi-konsultasi berkaitan dengan manajemen royalti musik juga harus diberlakukan dan diperjelas keberadaannya. Terakhir, regulasi musik digital juga harus mulai disentuh dengan lebih intim mengingat PP No. 56/2021 belum secara komprehensif memaparkan regulasi pengumpulan royalti di platform-platform digital.

Penulis: Mira Ardhya Paramastri
Penyunting: Sri Handayani Nasution

Referensi


[i] Abdila, R. (2021). Aprindo Nilai Penerapan Royalti Musik Membuat Biaya Operasional Naik. Diakses dari https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/04/13/aprindo-nilai-penerapan-royalti-musik-membuat-biaya-operasional-naik

[ii] Mediana. (2021). Segala Penggunaan Lagu dan Musik untuk Komersial Wajib Bayar Royalti. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/10/segala-penggunaan-lagu-dan-musik-untuk-kebutuhan-komersial-wajib-bayar-royalti/

[iii] Kompas.com. (2021). Simak Rincian Tarif Royalti Lagu untuk Kafe, Diskotek, hingga Bazar. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2021/04/08/063400326/simak-rincian-tarif-royalti-lagu-untuk-kafe-diskotek-hingga-bazar?page=all#:~:text=Royalti%20lagu%20atau%20musik%20yang,meter%20persegi%20dalam%20tiap%20tahunnya.

[iv] Kompas.com. (2021). Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?page=all#:~:text=LMKN%20adalah%20lembaga%20yang%20memiliki,Tahun%202014%20tentang%20Hak%20Cipta.

[v] Permatasari, E. (2021). Haruskah Restoran Bayar Royalti Jika Putar Lagu Orang Lain?. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5539b37fd20f8/haruskah-restoran-membayar-royalti-jika-memutar-lagu-orang-lain/

[vi] Gumay, H. (2021). Analisis awal PP 56/2021tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Diakses dari  https://www.antaranews.com/berita/2086842/analisis-awal-pp-56-2021tentang-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-musik

[vii] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 12. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[viii] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 15. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[ix] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 12, 14, 15. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[x] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 14, 15. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[xi] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 22. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[xii] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 1. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[xiii] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 22. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[xiv] Yuantisya, M. (2021). SILM Terpaksa Ditunda, Kemenkumham Sebut PP 56 Tahun 2021 Sebagai Penegasan UU Hak Cipta. Diakses dari  https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011746572/silm-terpaksa-ditunda-kemenkumham-sebut-pp-56-tahun-2021-sebagai-penegasan-uu-hak-cipta?page=2

[xv] Kumparan. (2021). Pemerintah Tegaskan Youtube hingga Spotify Juga Harus Bayar Royalti Lagu. Diakses dari  https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-tegaskan-youtube-hingga-spotify-juga-harus-bayar-royalti-lagu-1vWEMYZOc7i

[xvi] Yuantisya, M. (2021). SILM Terpaksa Ditunda, Kemenkumham Sebut PP 56 Tahun 2021 Sebagai Penegasan UU Hak Cipta. Diakses dari  https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011746572/silm-terpaksa-ditunda-kemenkumham-sebut-pp-56-tahun-2021-sebagai-penegasan-uu-hak-cipta?page=2

[xvii] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 3. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[xviii] Kompas.com. (2021). Simak Rincian Tarif Royalti Lagu untuk Kafe, Diskotek, hingga Bazar. Diakses dari  https://money.kompas.com/read/2021/04/08/063400326/simak-rincian-tarif-royalti-lagu-untuk-kafe-diskotek-hingga-bazar?page=all#:~:text=Royalti%20lagu%20atau%20musik%20yang,meter%20persegi%20dalam%20tiap%20tahunnya.

[xix] Ibid.

[xx] Tribuana, L. (2021). Hari Musik Nasional, Bens Leo Ingatkan Musisi Pentingnya Hak Cipta. Diakses dari  https://celebrity.okezone.com/read/2021/03/09/205/2374830/hari-musik-nasional-bens-leo-ingatkan-musisi-pentingnya-hak-cipta

[xxi] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 14. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[xxii] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021, Artikel 3. Diakses dari  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021

[xxiii] Ibid.

[xxiv] YouTube. (2021). Hak Cipta. Diakses dari  https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright

[xxv] Spotify. (2021). Copyright Policy. Diakses dari  https://www.spotify.com/dk-en/legal/copyright-policy/

[xxvi]  YouTube. (2021). Hak Cipta. Diakses dari  https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright

[xxvii] Spotify. (2021). Copyright Policy. Diakses dari  https://www.spotify.com/dk-en/legal/copyright-policy/

[xxviii] Kumparan. (2021). Pemerintah Tegaskan Youtube hingga Spotify Juga Harus Bayar Royalti Lagu. Diakses dari  https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-tegaskan-youtube-hingga-spotify-juga-harus-bayar-royalti-lagu-1vWEMYZOc7i/full

[xxix] Kusuma, H. (2021). Musisi Minta Pemerintah Kejar Royalti Musik ke YouTube-Spotify. Diakses dari  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5527195/musisi-minta-pemerintah-kejar-royalti-musik-ke-youtube-spotify

[xxx] Freedom House. (2020). Indonesia. Diakses dari  https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2020

Image Credit: Music photo created by freepik – www.freepik.com