Mengelola yang Maya: Pengaplikasian Topik-topik Kebijakan Internet Governance Georgia Tech sebagai Langkah Potensial Regulasi Internet di Indonesia

Juli 1, 2021 12:12 pm || By

Kemajuan sains dan teknologi telah secara eksplisit menciptakan konsep menjadi suatu realita yang abstrak: yaitu keberadaan dunia maya itu sendiri. Blount[i] berargumen bahwa ruang siber telah menjadi suatu geografi alternatif yang memfasilitasi ‘respasialisasi’ dunia dan ruang baru ini akan membawa isu-isu baru dengan keberadaannya. Geografi alternatif ini kemudian telah membawa perubahan besar ke hampir seluruh negara di bumi. Schmidt dan Cohen[ii] menjelaskan bagaimana negara di seluruh dunia akan merindukan hari-hari dimana mereka hanya perlu untuk memikirkan permasalahan luar-negeri dan domestik di dunia nyata karena akan sulit untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu bangsa ke dunia maya; mereka juga menyatakan bahwa di masa depan, suatu negara akan memiliki dua jenis wilayah: wilayah dunia riil dan juga wilayah virtual.

Namun ‘wilayah virtual’ ini cukup kompleks karena Internet sendiri ada suatu desain yang kompleks. Internet memiliki banyak aspek yang berkaitan untuk berfungsi dan tiap-tiap aspek tersebut menjadi permasalahan untuk diregulasi. Internet memiliki infrastruktur fisik yang diatur dalam satu rangkaian kebijakan dari infrastruktur tersebut sementara hasil pengaplikasian dari infrastruktur tersebut, atau apa yang terjadi di dunia maya itu sendiri, juga memiliki rangkaian kebijakannya sendiri[iii]. Namun demikian, Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidup di era digital, dan secara historis, pemerintah selalu hadir untuk infrastruktur yang begitu penting.

Seperti halnya apapun yang baru, dunia maya memberikan tantangan yang besar bagi pemerintahan di seluruh dunia. Pada tahun 2013 lalu, Angela Merkel telah menjelaskan Internet sebagai terra incognita (tanah antah berantah) bagi administrasi politik Jerman[iv]. Sehingga diperlukan upaya untuk memahami Internet dan pengelolaannya dengan lebih baik karena teknologi Internet telah menjadi suatu hal yang fundamental dalam hidup masyarakat.

Kebutuhan atas Pengelolaan Internet (Internet Governance) dapat dilihat dengan berbagai perspektif. Dalam artikel saya sebelumnya yang berjudul New Normal untuk Kejahatan[v], saya telah menggarisbawahi kebutuhan Internet Governance di Indonesia sebagai respon terhadap meningkatnya serangan kejahatan siber pada masa pandemic. Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan apa itu Internet Governance dan model yang mungkin dapat diaplikasikan untuk Regulasi Internet di Indonesia.

Literatur yang membahas Internet Governance seringkali dibatasi dengan konsepsi teknokratis, kurangnya perhatian terhadap dinamika pengelolaan dalam negara-negara, dan kurangnya apresiasi terhadap akar sosio-politik dari pengelolaan dalam level mikro[vi]. Namun istilah “Internet Governance” sendiri pertama kali digunakan dalam pengelolaan pengenal Internet seperti domain names dan IP addresses yang kemudian membentuk ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers—Korporasi Internet untuk Nama dan Angka yang Diberikan)[vii]. Namun dewasa ini, Internet Governance mengacu kepada peraturan, kebijakan, dan praktik yang mengkoordinir dan membentuk ruang siber global[viii].

Selama 15 tahun belakangan, Internet Societytelah mengadvokasikan model multi-stakeholder untuk melakukan Internet Governance[ix] dan model tersebut masih yang paling sering digunakan hingga saat ini[x]. Menurut World Summit on the Information Society (WSIS) pada tahun 2005, stakeholder tersebut adalah: 1) negara/pemerintah, 2) sektor swasta/perusahaan komersial, 3) masyarakat sipil, 4) organisasi lintas-pemerintah, 5) organisasi internasional (non-komersil, non-sipil, organisasi swasta), 6) komunitas akademis, dan 7) komunitas teknis.

Internet Governance sendiri terdiri dari tiga bidang pembahasan[xi]:

1) alat-alat yang digunakan untuk mengatur fungsionalitas Internet dan perilaku di dalamnya;

Termasuk didalamnya adalah undang-undang, kebijakan, dan standar teknis atau kode perilaku yang dibentuk, dipantau, dan ditegakkan oleh berbagai aktor.

2) lapisan demi lapisan dimana alat-alat ini digunakan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global,

Alat-alat yang telah disebutkan di poin 1 kemudian diaplikasikan di lapisan-lapisan yang menciptakan fungsionalitas dan penggunaan Internet menjadi mungkin. Lapisan-lapisan tersebut adalah:

  • Lapisan infrastruktur—struktur fisik yang diperlukan untuk mengirim data dari poin sat uke poin lainnya dalam jaringan Internet. Lapisan ini terdiri dari perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk menciptakan dan menghantarkan informasi seperti komputer, kabel-kabel tanah dan bawah laut, satelit, poin pertukaran, sistem nirkabel dan kabel.
  • Lapisan logis—instruksi mengenai bagaimana informasi melewati lapisan infrastruktur dan memastikan kompatibilitas antar jaringan yang berbeda-beda. Yang terpenting, lapisan logis bertanggung jawab untuk mengatur domain name system (DNS)—suatu sistem yang menerjemahkan domain name ke IP address.
  • Lapisan aplikasi—perangkat lunak (Software) dan aplikasi yang menjadi sarana kita untuk mengakses Internet lewat perangkat elektronik dan juga menggunakan berbagai layanan daring.
  • Lapisan konten—seluruh informasi yang dapat ditemukan dalam lapisan aplikasi.

3) aktor-aktor yang terlibat dalam membentuk dan mengaplikasikan peraturan-peraturan ini.

Aktor-aktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Mengatur Internet bukanlah hal yang mudah karena luasnya cakupan isu yang diangkat seperti infrastruktur fisik, manajemen pengenal unik (DNS & IP address), serta standar teknis Internet. Perdebatan mengenai Internet Governance membawa isu-isu seperti keamanan, privasi, dan dampak dari teknologi komunikasi terhadap masyarakat dan demokrasi[xii]. Sehingga untuk poin berikutnya mengenai regulasi internet, saya akan membatasi diskusi di sekitar bidang pertama: alat-alat yang digunakan untuk mengatur fungsionalitas Internet dan perilaku di Internet, secara khusus dalam undang-undang dan kebijakan Internet Governance.

Lewat proyek Internet Governance Project, Georgia Institute of Technology’s School of Public Policy telah menciptakan beberapa topik kebijakan seperti: keamanan siber, transaksi elektronik, kebebasan berekspresi daring, privasi dan pemantauan, Internet of Things, institusi Internet Governance, Pengenal Internet, dan Geopolitik dari Internet Governance[xiii]. Topik-topik kebijakan ini dapat digunakan untuk menciptakan kerangka komprehensif dari regulasi Internet di Indonesia karena walaupun Indonesia adalah negara dengan pengguna Internet terbanyak ke-5 di dunia, Indonesia masih belum memiliki strategi digital terintegrasi dalam Internet Governance[xiv].

Berikut adalah bagaimana Topik Kebijakan Internet Governance dari Georgia Tech dapat membantu menciptakan kerangka kebijakan publik bagi Indonesia:

  • Regulasi Keamanan Siber

Saat ini, Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas mengenai keamanan siber, sehingga dasar hukum yang digunakan untuk keamanan siber beragam dan tergantung kepada konteks kejahatannya. Kerangka keamanan siber nasional dibutuhkan untuk menciptakan daftar komprehensif dari regulasi keamanan siber.

  • Regulasi Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik di Indonesia saat ini diatur dalam UU ITE. UU ini mengatur hak konsumen, sektor layanan keuangan, dan kontrak elektronik. UU ITE masih digunakan sebagai hukum ‘serbaguna’ yang meregulasi Internet di Indonesia. Sehingga Indonesia harus menciptakan undang-undang terpisah untuk masing-masing topik sehingga UU ITE di masa depan hanya akan mengatur transaksi elektronik.

  • Regulasi Kebebasan Berekspresi Daring

Indonesia tidak memiliki regulasi hak kebebasan berekspresi daring. Namun sebaliknya, Indonesia memiliki kebijakan sensor pada UU No. 27 Ayat 3 mengenai pencemaran nama baik yang telah digunakan untuk melakukan kriminalisasi kebebasan berpendapat. Untuk menciptakan regulasi kebebasan berekspresi daring, Indonesia dapat meninjau ulang versi terbaru Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh PBB, khususnya di Pasal 19 yang secara eksplisit menyatakan bahwa ‘semua orang memiliki hak untuk kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk beropini tanpa gangguan dan untuk mencari, mendapat, dan memberikan informasi dan ide lewat media apapun tanpa mempedulikan batasan.’ Dan tambahan selanjutnya pada Bagian 32 yang secara eksplisit menyatakan: ‘promosi, perlindungan, dan penikmatan hak asasi manusia di Internet.’

  • Privasi dan Pemantauan

Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data yang komprehensif karena masih dalam tahap pengembangan. Namun terdapat regulasi sektoral yang mengatur privasi data.

  • Internet of Things

Karena Indonesia masih berada di tahap awal untuk meregulasi Internet, saat ini belum ada undang-undang spesifik yang mengacu pada Internet of Things. Dalam perjalanan menuju hukum siber yang lebih komprehensif, Internet of Things harus dibuat sub-regulasinya tersendiri.

  • Institusi Internet Governance

Saat ini, institusi Internet Governance Indonesia terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Sandi dan Siber Negara. Argumen telah dilayangkan untuk menciptakan kementerian khusus untuk permasalahan digital[xv].

Masih ada beberapa komponen yang hilang dari model ini, seperti Pengenal Internet dan Geopolitik dari Internet Governance, yang saya anggap belum terlalu relevan dalam situasi Internet Governance di Indonesia saat ini.

Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, mengatur Internet bukanlah hal yang mudah. Regulasi Internet mungkin adalah hal terkompleks yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia. Karena Indonesia saat ini masih dalam tahap-tahap awal untuk menciptakan regulasi Internet, maka kita harus mengambil kesempatan untuk menciptakan kebijakan kita berdasarkan data dan bukti yang telah diberikan oleh negara-negara yang telah melaksanakan regulasi Internet mereka demi Internet yang lebih baik dan aman untuk kita semua.

Penulis: Irnasya Shafira
Penyunting: Amelinda Pandu Kusumaningtyas


[i] Blount, P.J. 2019. Cyberspace and the Problem of New Spaces diakses dari https://www.e-ir.info/2019/11/25/cyberspace-and-the-problem-of-new-spaces/ pada 30 April 2021

[ii] Schmidt, E., & Cohen, J. (2013). The new digital age: Reshaping the future of people, nations and business. Hachette UK.

[iii] Thierer, A. D., & Crews, C. W. (Eds.). (2003). Who rules the net?: Internet governance and jurisdiction. Cato Institute

[iv] Langner, R. (2016). Cyber Power: An Emerging Factor in National and International Security. Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development,(8), 206-218. DOI:10.2307/48573698

[v] https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/new-normal-for-crime-the-urgency-of-better-internet-governance-for-indonesia/

[vi] Wilson III, E.J., 2005. What is internet governance and where does it come from?. Journal of Public Policy, pp.29-50.

[vii] Mueller, M. L. (2009). Ruling the root: Internet governance and the taming ofcyberspace. MIT press.

[viii] https://www.internetgovernance.org/what-is-internet-governance/

[ix] Wentworth, S., 2017. Internet multi-stakeholder governance. Journal of Cyber Policy, 2(3), pp.318-322.

[x] Hill, R., 2014. The Internet, its governance, and the multi-stakeholder model. Info.

[xi] Hoxtell, W., Nonhoff, D. 2019. Internet Governance: Past, Present, and Future. Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 2019, Berlin

[xii]  Wentworth, S., 2017. Internet multi-stakeholder governance. Journal of Cyber Policy, 2(3), pp.318-322.

[xiii] https://www.internetgovernance.org/what-is-internet-governance/

[xiv] https://theconversation.com/indonesia-needs-a-digital-affairs-ministry-heres-why-122724#:~:text=Indonesia%20does%20not%20have%20an%20integrated%20digital%20strategy,and%20private%20sectors%20to%20govern%20the%20digital%20sector.

[xv] https://theconversation.com/indonesia-needs-a-digital-affairs-ministry-heres-why-122724#:~:text=Indonesia%20does%20not%20have%20an%20integrated%20digital%20strategy,and%20private%20sectors%20to%20govern%20the%20digital%20sector.