[SIARAN PERS] Upaya Multi-Stakeholder dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia| Digital Expert Talks #6 with Meta

November 21, 2021 10:04 pm || By

Yogyakarta, 18 November 2021 – RUU PDP merupakan salah satu cara yang mendorong transformasi digital guna melindungi hak digital warga. Namun hal tersebut perlu didukung juga dengan tata kelola digital yang kuat terutama dalam melindungi data pribadi di Indonesia. Guna mewujudkanya dibutuhkan koordinasi peran berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, swasta, hingga platform. Merespon fenomena tersebut CfDS berkolaborasi dengan Meta mengadakan Digital Expert Talks #6 dengan tema Upaya Multi-Stakeholder dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, dengan pembicara Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aptika Kominfo RI), Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Anggota Komisi DPR RI), Arianne Jimenez (Manajer Privasi dan Kebijakan Publik Facebook APAC ), Ardi Sutedja (Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)). Kegiatan ini ditayangkan secara langsung melalui Facebook (http://ugm.id/liveDET6FB) dan Youtube (http://ugm.id/liveDET6)

Persiapan Kominfo dalam Implementasi RUU PDP

Samuel mengawali acara dengan menyampaikan bahwa dinamika substansi RUU PDP mengalami perubahan seiring dengan transformasi industri. Sebagai upaya mengakomodir kebutuhan berbagai pihak, Kominfo telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai asosiasi untuk mendapatkan masukan terkait melindungi data pribadi. Kominfo juga membuka komunikasi dengan berbagai pihak dan forum guna mempersiapkan implementasi RUU PDP. Ia mengharapkan semua pihak pemangku kepentingan sudah memiliki kesadaran baik masyarakat sebagai subjek data maupun instansi sebagai pengendali data saat diterapkannya UU PDP. 

Selain membuka komunikasi dengan berbagai pihak, Samuel menyebutkan bahwa edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan akan Kominfo terus dilakukan demi masyarakat menyadari hak-haknya di era digital. Pendidikan literasi digital juga dilakukan Kominfo bersama DPR Komisi I yang ia harap dapat menumbuhkan daya kritis masyarakat terkait kebijakan pribadi. Ia menilai “Tanpa menumbuhkan pemahaman imajinatif rasionalitas masyarakat belum siap beraktivitas di ruang digital, sehingga kami perlu mengajarkan bagaimana memberlakukan dan mengamankan data pribadi untuk menciptakan rasionalitas di dunia digital.” 

Dinamika Penyusunan RUU PDP

Menurut Rizki Aulia, tidak mudah untuk mengakomodasi kepentingan banyak pihak dalam penyusunan RUU PDP. Ia menceritakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti think tank, para pakar, lembaga sosial masyarakat, dan swasta sehingga kepentingan mereka yang dinamis dapat tersalurkan. Rizki menekankan bahwa prinsip penyusunan RUU PDP adalah adanya kesetaraan baik antara publik maupun swasta dalam melindungi dan dilindunginya data pribadi mereka. 

Saat ini dinamika penyusunan RUU PDP mayoritas sudah memiliki kesepakatan meskipun  masih ada sedikit perbedaan pandangan salah satunya terkait lembaga pengawasan. Dimana DPR menghendaki lembaga pengawasan yang bersifat objektif dan independen agar dapat menjadi pengawasan yang jelas sehingga tercipta kesetaraan dimana antar sektor. Menurutnya, kemandirian ini sedang diskusikan yang ia harap akan mencapai titik temu dengan pemerintah dan Kominfo. Ia pun mengingatkan “Jangan dibayangkan kalau diskusi pemerintah dan DPR bermasalah, sebenarnya kita ketemu terus dan sudah ada kesepakatan di fraksi Komisi I, DPR RI, & pemerintah.”

Pengarahan Perumusan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

Sebagai sebuah platform, Meta telah bekerja sama dengan berbagai negara dalam melakukan diskusi terkait regulasi perlindungan data pribadi. Arianne Jimenez selaku Manajer Privasi dan Kebijakan Publik Facebook APAC, memberikan beberapa poin yang perlu dipertimbangkan agar sebuah regulasi perlindungan data pribadi dapat dipatuhi yaitu: kepatuhan harus datang dari kesadaran sendiri, memiliki pendekatan berbasis risiko, bersifat netral secara teknologi untuk bisa berlaku sampai masa yang akan datang, dan menggunakan semangat minimal data.

Arianne menambahkan bahwa dalam melindungi data pribadi semua pihak haruslah menyamakan persepsi terkait hak data pribadi mereka dan saling menghormati data, terutama bagi perusahaan pemegang data pribadi. Disisi lain, pemerintah wajib untuk mampu melindungi data para penduduknya dengan penetapan undang-undang dan edukasi. Arianne melihat ciri regulasi ideal ialah memiliki lembaga pengatur yang tunggal independen, mampu berinovasi (seperti menggunakan alat regulasi kotak pasir peraturan atau program pembuatan purwarupa kebijakan), mempertimbangkan masukan luas dari berbagai pemangku kepentingan dan memberikan panduan juga edukasi baik pada organisasi publik maupun swasta. Ia pun menyarankan “Guna meyakinkan posisi lembaga perlindungan data pribadi Indonesia masuk dalam kelompok global maka memerlukan lembaga yang memiliki wewenang independen.”

Langkah Melindungi Hak Digital Masyarakat

Ardi Sutedja selaku perwakilan Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menjelaskan bahwa dalam memahami perlindungan data pribadi bukan hanya dilihat pada aspek hukum saja, tetapi juga pada aspek lain seperti teknologi dan keamanan dunia maya. Ia pun mencatat bahwa dalam melindungi hak digital masyarakat, peraturan tersebut harus mampu diterima oleh masyarakat terlebih dahulu. Ia pun menambahkan terdapat tiga pilar penerimaan PDP yang perlu dibangun yakni kepercayaan, reputasi, akuntabilitas. Meskipun kedepannya sudah ada undang-undang PDP, namun ketiga pilar tersebut tidak diperhitungkan dengan baik, maka kebocoran data kemungkinan akan tetap terjadi. Menurut Ardi, untuk melindungi data masyarakat dan memitigasi permasalahan yang mungkin terjadi perlu penyegeraan pengesahan RUU PDP sehingga dapat menghadapi masalah yang muncul. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan ialah melakukan kerja sama dalam forum untuk berdiskusi dengan menggali kemungkinan-kemungkinan masalah yang dihadapi di lapangan.

Terakhir, Ardi menegaskan pentingnya lembaga perlindungan data pribadi yang ia sebut sebagai SRO (self regulated organization). Menurutnya, “Pemerintah memegang peranan strategis dalam bangun tiga pilar, sehingga bila tidak diawasi ahli yang kompeten, multidisipliner, juga paham hukum dan teknologi akan sulit melihat dari sudut pandang helikopter dan membangun ketiga pilar tersebut”.

Penulis: Dea Arum K.
Editor: Firya Qurratu’ain Abisono