[SIARAN PERS] Transformasi Digital: Inklusifkah untuk Masyarakat Adat Indonesia? | Difussion #63

November 23, 2021 7:57 am || By

Yogyakarta, 12 November 2021 – Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai jumlah persentase yang cukup tinggi. Kendati demikian, jumlah tersebut masih terpusat di daerah-daerah tertentu. Mengingat besarnya peran internet dalam berbagai aspek kehidupan manusia, layanan internet juga perlu menjangkau daerah atau komunitas lain seperti masyarakat adat. Guna menelisik lebih lanjut mengenai hubungan antara internet dengan masyarakat adat, Center for Digital Society (CfDS) UGM bekerja sama dengan BEM FH Universitas Mulawarman menghadirkan Difussion #63 yang berjudul ‘Transformasi Digital: Inklusifkah untuk Masyarakat Adat di Indonesia?’. Acara tersebut turut mengundang Irnasya Shafira (Research Associate CfDS) dan Tody Sasmitha (Pengajar Hukum Adat Fakultas Hukum UGM) sebagai pembicara serta Andi Muhammad Awaluddin Alhaq (BEM FH UNMUL) selaku moderator. Difussion #63 disiarkan secara langsung melalui Youtube Livestream (https://www.youtube.com/watch?v=XwT1XNho1es)

Transformasi Digital Indonesia dan Tantangannya

Dalam pemaparannya, Irnasya memfokuskan bahasan terhadap masyarakat adat di Papua. Menurutnya, diskusi mengenai masyarakat adat tidak dapat digeneralisasi karena karakteristik masyarakat adat yang sangat beragam. Berdasarkan data mengenai proporsi penggunaan internet oleh individu menurut provinsi di tahun 2019, Papua termasuk dalam salah satu provinsi yang menempati tiga peringkat terbawah. Terdapat beberapa faktor penghambat penetrasi internet ke masyarakat adat di Papua, di antaranya:

  • Geografi

Masyarakat adat umumnya menciptakan cara hidup berdasarkan tempat tinggalnya. Hal tersebut membuat mereka hidup dalam komunitas yang terisolasi antara satu sama lain. Bahkan, perpanjangan tangan pemerintah seringkali tidak sampai ke tempat tinggal mereka. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur internet yang bersifat fisik dapat menjangkau mereka. Padahal, ketersediaan infrastruktur fisik merupakan langkah awal bagi terlaksananya transformasi digital.

  • Kultural

Memperkenalkan internet sebagai sumber daya baru bagi masyarakat adat membutuhkan suatu proses akulturasi karena internet sesungguhnya juga merupakan bagian dari kultur. Oleh karena itu, proses perkenalan internet sebagai sumber daya baru yang tidak mengancam dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adat menjadi tantangan tersendiri.

  • Urgensi politis

Masyarakat adat perlu menemukan urgensi untuk dapat mengadopsi internet dan menjadi bagian dari transformasi digital. Dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat adat mengenai pentingnya transformasi digital perlu diberikan.

  • Modal manusia

Masyarakat adat perlu dipersiapkan dengan kemampuanberinternet agar dapat menggunakannya secara baik dan bijak.

Irnasya kemudian menekankan, “Apabila pertanyaannya adalah mengenai apakah program transformasi digital sudah inklusif terhadap masyarakat adat? Saya rasa belum, tetapi mari kita mempersiapkan diri untuk kedepannya.”

Urgensi dan Dampak Transformasi Digital bagi Masyarakat Adat

Tidak dapat dipungkiri lagi, akses dalam suatu upaya transformasi digital merupakan hal yang penting. Di New Zealand, terdapat empat elemen inklusi digital yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai inklusi digital untuk masyarakat adat di Indonesia. Pertama, adanya alasan bagi masyarakat adat untuk bertransformasi secara digital. Kedua, tersedianya akses bagi masyarakat adat untuk memperoleh internet. Ketiga, dimilikinya kemampuan pemanfaatan internet yang baik. Keempat, adanya kepercayaan masyarakat adat terhadap dunia digital yang umumnya mendorong masyarakat untuk menyerahkan sebagian besar kontrol dalam dirinya kepada orang yang tidak pernah ditemui.

Akan tetapi, sebelum berbicara mengenai inklusi digital, perlu dilakukan refleksi mengenai seberapa inklusif diri masing-masing individu dalam memaknai masyarakat adat. Tody berpendapat apabila akses melulu menjadi hal yang diutamakan, maka sama saja dengan menyediakan internet sebagai pedang bermata dua untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan. Maka dari itu, gagasan inklusi digital perlu lebih sensitif terhadap konteks. Gagasan tersebut juga perlu dilihat melalui sisi yang lebih komprehensif. Misalnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai dampak yang timbul ketika masyarakat adat sudah bertransformasi secara digital. Selain itu, penyelarasan antara transformasi digital dengan pengetahuan lokal juga menjadi suatu isu tersendiri yang layak untuk dibahas.

Oleh karena itu, kelompok masyarakat lain tidak boleh serta merta memaksakan ukuran tertentu mengenai transformasi digital terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat justru harus didorong dan didukung untuk menemukan cara dan tujuannya sendiri dalam menggunakan teknologi, termasuk dalam hal menemukan peruntukkan teknologi dan bagaimana mereka akan memitigasi risiko-risiko yang timbul. Sebagai penutup presentasinya, Tody kembali mengingatkan, “Jangan sampai inklusi digital justru mengeksklusi masyarakat adat dari identitasnya sendiri. Hal tersebut patut menjadi perhatian kita bersama.”

Penulis: Aridiva Firdharizki
Editor: Firya Q. Abisono