Orange the World: Berantas Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Terhadap Perempuan Sekarang!

Desember 11, 2021 5:25 pm || By

Mulai dari akhir bulan November hingga awal bulan Desember, UN Women (Organisasi Perempuan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa) melangsungkan kampanye yang berjudul 16 Hari Aktivisme untuk Melawan Kekerasan Berbasis Gender, sebuah kampanye internasional tahunan yang dimulai pada tanggal 25 November, hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional, hingga tanggal 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia. Kampanye ini dimulai pada tahun 1991 yang dikoordinasikan oleh Pusat Kepemimpinan Perempuan Global. Tema global untuk kampanye tahun ini adalah “Orange the World: Selesaikan Kekerasan terhadap Perempuan Sekarang!”. Dalam mendukung gerakan sipil ini, Sekretaris-General PBB UNiTE pada 2030 untuk menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan (kampanye UNiTE) memanggil aksi global untuk meningkatkan kesadaran, mengencangkan upaya advokasi, dan berbagi pengetahuan dan inovasi untuk tujuan tersebut.[i]

Tiga puluh tahun telah berlalu sejak kampanye ini dimulai, namun relevansi dan urgensi dari kampanye ini masih relevan hingga detik ini. Walaupun terdapat berbagai kalangan yang beranggapan bahwa kita tidak membutuhkan feminisme di masa kini, hal ini sama sekali tidak benar. Kaum perempuan masih berjuang untuk melawan opresi selama berabad-abad. Walaupun berbagai perjuangan telah menghasilkan kemenangan—seperti hak untuk berpolitik dan akses yang setara ke pendidikan—kaum perempuan masih menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.[ii] Indonesia-pun tidak luput dari kondisi ini.

Jika ditinjau dari sejarah, masyarakat Indonesia memang secara kultural tidaklah asing dengan adat-adat patriarkis dimana laki-laki memonopoli berbagai peranan di masyarakat sementara perempuan menempati peranan-peranan domestic yang seringkali menciptakan konflik dalam komunitas, dan konflik tersebut kemudian berujung pada kekerasan terhadap perempuan.[iii] Sejak tahun 2004 hingga tahun 2021, Komnas Perempuan telah mencatut sebanyak 544.452 kasus kekerasan domestik.[iv] Namun, angka ini perlu ditelaah lagi karena sebagian besar kasus kekerasan domestik tidaklah dilaporkan akibat isu-isu privasi, ketakutan akan pembalasan, dan lain sebagainya.[v] Penegak hukum secara umum diakui kurang dapat diandalkan dalam kasus-kasus kekerasan domestik, seperti yang baru-baru ini terlihat dalam gerakan sosial yang menciptakan tagar #PercumaLaporPolisi yang awal mulanya berasal dari reaksi polisi terhadap suatu kasus kekerasan domestik yang viral di sosial media.[vi]

Walaupun pekerjaan kita belum selesai, era digital telah membawa perpanjangan dari kekerasan terhadap perempuan ke ranah mayantara, yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Komnas Perempuan-pun telah menyadari keberadaan KBGO dan telah melaporkan peningkatan angka kasus yang dilaporkan di masa pandemi.[vii] Dalam kesempatan ini, kami dari CfDS ingin berkontribusi dalam kampanye Orange the World yang dicanangkan UN Women dengan menjelaskan spektrum baru dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu KBGO.

Jadi, apa itu KBGO? Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) mendefinisikan KBGO sebagai perpanjangan dari definisi kekerasan berbasis gender yang dicanangkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu kekerasan langsung terhadap seseorang yang didasarkan oleh jenis kelamin atau gender mereka. Termasuk dalam definisi ini adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan bahaya, baik secara fisik, mental, atau seksual, kemudian ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan, dan juga penghapusan kemerdakaan—sehingga dalam konteks definisi KBGO, semua hal yang termasuk dalam tindakan tersebut yang difasilitasi oleh keberadaan dunia maya. Pada tahun 2017, terdapat setidaknya delapan bentuk KBGO yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan, yaitu: 1) pendekatan untuk memperdaya, 2) pelecehan online, (3)  peretasan , 4) konten ilegal, 5) pelanggaran privasi, 6) ancaman distribusi foto/video pribadi ), 7) pencemaran nama baik, dan 8) rekrutmen online. Namun, Internet Governance Forum juga memasukkan tindakan-tindakan behavioral seperti penguntitan, intimidasi, dan pelecehan seksual. KBGO dapat mempengaruhi dunia nyata, dimana korban/penyintas mengalami kombinasi dari penyisakaan fisik, seksual, dan psikis baik di dunia maya dan dunia nyata.[viii]

Angka kasus KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan meningkat pesat dari 214 kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020[ix] dengan kasus revenge porn (tindakan ketika seseorang menunjukkan foto atau film seksual pribadinya kepada orang lain, tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut dan dengan maksud menyebabkan dirinya menjadi tertekan.[x]) sebagai tindakan KBGO yang paling umum dilaporkan[xi], kemudian diikuti dengan pemalsuan akun, doxxing, dan eksibisionisme daring.[xii] Namun demikian, kasus-kasus ini seringkali tidaklah ditindak lanjuti. Saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan apapun untuk melindungi masyarakatnya dari kekerasan berbasis gender, apalagi KBGO. Kebijakan siber Indonesia saat ini—Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)—tidak memiliki klausa untuk perlindungan korban KBGO. Bahkan korban-pun dapat dikriminalisasi lewat Pasal 28 Ayat 1 yang dapat mengklasifikasikan korban KBGO sebagai pelaku pembuat konten pornografi.[xiii]

Menariknya, fenomena spill out (pengakuan) menjadi jawaban publik untuk permasalahan yang menganga sangat besar dalam penegakan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan kekerasan domestik di Indonesia. Spill out, atau doxxing identitas pelaku KBGO media sosial seperti Twitter, Facebook, atau Instagram, kemudian menjadi tindakan korban KBGO untuk mendapatkan keadilan. Mereka mengunggah foto, identitas, dan ‘resi’ atau bukti-bukti dari tindakan pelaku untuk mempermalukan mereka. Namun cara ini kerap dianggap sebagai ‘pedang bermata dua’ karena pelaku kemudian dapat mengkriminalisasi korban lewat Undang-Undang ITE.[xiv][xv]

Sebelum menutup tulisan ini, saya ingin mengingatkan lagi pada para pembaca bahwa angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara daring atau luring) seringkali tidaklah sesuai dengan angka kasus yang aslinya terjadi di lapangan karena jenis-jenis kasus seperti ini jarang sekali dilaporkan. Kesulitan untuk melaporkan kasus-kasus KBGO juga terjadi karena berbagai kekerasan yang masuk ke kategori KBGO ini seringkali ditolerir atau tidak terlalu diperhatikan akibat sifat dan dampak kekerasan yang dilakukan secara digital tidaklah terlalu dimengerti oleh khalayak umum.[xvi] Hal ini kemudian berujung pada kurangnya upaya perlindungan terhadap kekerasan digital dalam skala nasional.

Saya percaya bahwa masih sangat banyak yang harus dilakukan berkenaan dengan kekerasan berbasis gender selama tiga puluh tahun sejak kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan diluncurkan pada tahun 1991. Belum selesai pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan, dan sekarang kita dihadapkan dengan tantangan yang baru-tidak-baru dengan kehadiran dunia maya. Rekomendasi yang dapat saya berikan terhadap isu ini merupakan bagian utama dari kampanye Orange the World: meningkatkan kesadaran, mengencangkan upaya advokasi, dan membagikan seluas-luasnya pengetahuan mengenai isu ini. Untuk Indonesia secara khusus, kita dapat memulai dengan meloloskan Rencana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menciptakan payung besar hukum perlindungan perempuan dari kekerasan yang terjadi secara daring maupun luring, dan menyelesaikan kekerasan berbasis gender untuk selama-lamanya.

Penulis: Irnasya Shafira
Penyunting: Amelinda Pandu Kusumaningtyas


[i] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism

[ii] Council of Europe Portal. ____. Feminism and Women’s Rights Movements [online] diakses dari https://www.coe.int/en/web/gender-matters/feminism-and-women-s-rights-movements

[iii] Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya). PUSAKA, 5(2), 141-150.

[iv] Kompas.com. (2021). Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga [online] diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all.

[v] Felson, R. B., Messner, S. F., Hoskin, A. W., & Deane, G. (2017). Reasons for Reporting and Not Reporting Domestic Violence to the Police. In Domestic Violence (pp. 79-109). Routledge.

[vi] Pada waktu penulisan, unggahan Project Multatuli, kelompok jurnalis yang memulai tagar tersebut, sudah tidak dapat diakses. Karena membicarakan reaksi polisi terhadap tagar tersebut dan kasusnya tersendiri dapat menjadi suatu tulisan tersendiri, anda dapat membaca keseluruhan kronologinya di: https://trotoar.id/2021/10/08/pemberitaan-tiga-anak-saya-diperkosa-serial-percumalaporpolisi-dianggap-hoaks-situs-project-multatuli-diretas/

[vii] Widadio, N. A. (2021). Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat pada 2021 [online] diakses dari https://www.aa.com.tr/id/nasional/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-pada-2021/2341446#

[viii] SAFENet. 2019. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online [online] diakses dari https://s.id/panduankbgo/

[ix] Dinas Kependudukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Anak. (2021). Perjuangan Penyintas KBGO, Cerita Di Balik Angka [online] diakses dari https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/08/26/perjuangan-penyintas-kbgo-cerita-di-balik-angka/

[x] Munir, A., & Junaini, W. (2020). Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru. SISI LAIN REALITA, 5(01), 21-35.

[xi] Widadio ibid

[xii] Zhafira Putri S., Avicenna, Setianingsih. (2021). Mengusut Penanganan Kasus KBGO Selama Pandemi di Indonesia [online] diakses dari https://www.balairungpress.com/2021/04/mengusut-penanganan-kasus-kbgo-selama-pandemi-di-indonesia/

[xiii] Ibid

[xiv] Kompas.com. (2021). Ungkap Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Online Bukan Solusi Bijak [online] diakses dari https://lifestyle.kompas.com/read/2021/04/20/191400220/ungkap-identitas-pelaku-kekerasan-seksual-online-bukan-solusi-bijak.

[xv] Saya juga telah menulis kolom komenyat mengenai tindakan spill out dan bagaimana hal ini memperlihatkan tantangan kompleks dari bagaimana kasus-kasus berkonotasi seksual di Indonesia dilihat oleh hukum dan masyarakatnya di: https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/03/22/5572-2/

[xvi] Suzor, N., Dragiewicz, M., Harris, B., Gillett, R., Burgess, J., & Van Geelen, T. (2019). Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender‐Based Violence Online. Policy & Internet, 11(1), 84-103.