[SIARAN PERS] Problematika Hak Cipta di Ruang Digital: Bagaimana Perlindungan Intellectual Property di Indonesia? | #DIFUSSION70

Maret 25, 2022 3:27 pm || By

Writer: Septiana Noor Malinda
Editor: Firya Qurratuain

Google Meet, 10 Maret 2022 Intellectual property atau hak kekayaan intelektual (HaKI) merupakan isu kompleks yang telah didiskusikan selama lebih dari satu dasawarsa. Jangkauan permasalahan HaKI meliputi kasus mikro dan makro yang dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Pelanggaran atas HaKI berdampak pada berbagai pihak terlibat salah satunya penerimaan pendapatan yangtidak sebagaimana mestinya. Dampak signifikan dari permasalahan HaKI mengundang pertanyaan terkait regulasi di Indonesia dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Untuk membahas lebih jauh, CfDS dalam DIFUSSION ke-70 mengambil tema ‘Problematika Hak Cipta di Ruang Digital: Bagaimana Perlindungan Intellectual Property di Indonesia?’. Diskusi ini turut mengundang Karenina Aulia selaku Intellectual Property Lawyer dan Irnasya Shafira selaku Research Assistant CfDS dengan dimoderatori oleh Made A. Bayu selaku Project Officer Community Outreach CfDS. DIFUSSION ke-70 dapat diakses pada link berikut: Difussion #70      

Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya di Ruang Digital

Karenina membuka diskusi dengan memberikan pemahaman atas HaKI sebagai kekayaan yang timbul atau lahir atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, karya, dan karsa. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut diwujudkan dalam berbagai kategori instrumen hukum yang mengatur secara detail. Perlindungan HaKI di Indonesia sendiri memerlukan dua proses yakni melalui pencatatan dan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Indonesia juga telah mengatur komersialisasi kekayaan intelektual berupa lisensi dan waralaba. Akan tetapi, perlindungan HaKI di Indonesia sifatnya teritorial yang artinya hanya berlaku dalam jangkauan nasional. Terkait efektivitas instrumen hukum Indonesia dalam melindungi HaKI, Nina menyatakan bahwa, “Regulasi Indonesia secara general sudah menjembatani perlindungan HaKI. Namun, perlu diketahui bahwa kekayaan intelektual itu sifatnya delik aduan sehingga ketika ada yang merasa dirugikan bisa mengajukan tuntutan. Dengan demikian, pencipta dan pembuat merk juga harus berperan aktif dalam melindungi karya yang dibuat.” 

Selanjutnya, Nina mengamini bahwa perkembangan dunia digital turut diintervensi pelanggaran HaKI, di antaranya: hak cipta; rahasia dagang; indikasi geografis; desain industri; paten; dan merk. Pelanggaran HaKI terkhusus di dunia digital dapat dikatakan tidak pandang bulu karena dapat dialami oleh individu maupun kolektif, mulai dari menonton film melalui platform illegal sampai yang melibatkan entitas bisnis besar seperti perebutan hak cipta Pulp Fiction oleh Miramax dan Quentin Tarantino. Selain itu, pelanggaran HaKI di dunia digital sering terjadi melalui aplikasi mulai dari hiburan hingga perdagangan elektronik(e-commerce) yang banyak digunakan masyarakat. Dengan demikian, Nina menilai bahwa pemilik aplikasi sebenarnya juga berkewajiban melakukan penyaringan terhadap adanya pemalsuan dan perlindungan atas hak cipta.

Memahami Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Berkenalan dengan Pentingnya HaKI

Irnasya membuka pemaparan dengan menyampaikan pandangan bahwa pelanggaran HaKI merupakan pelanggaran yang sulit untuk dilacak meskipun telah dilindungi oleh regulasi. Ia melihat bahwa pelanggaran HaKI disebabkan oleh beberapa faktor. Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa upaya pemalsuan sebagai bentuk pelanggaran HaKI didasari oleh adanya permintaan dan penawaran terhadapnya. Hal ini terjadi karena belum adanya pola pikir yang tertanam kuat mengenai akibat kerugian dari tindak pemalsuan. Selain itu, kurangnya pengetahuan aparat mengenai pelanggaran HaKI menjadi hambatan tersendiri dalam menyelesaikan berbagai kasus yang ada.

Kasus pelanggaran HaKI yang terjadi dewasa ini kerap menggarisbawahi nominal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak pelanggar terhadap pembuat karya atau kreator. Hal ini justru menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara kreator kecil dan kreator yang lebih besar. Irnasya menilai bahwa kompleksitas kasus pelanggaran HaKI ini membuat upaya perlindungan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bukan semata-mata hanya karena nilai ekonomi, melainkan juga untuk menjaga pertukaran ide oleh para kreator sekaligus mempertahankan minat untuk berkarya. Oleh karena itu, Irnasya menekankan substansi hak moral dalam perlindungan HaKI dan meyakini bahwa, “Kekayaan intelektual itu kembali lagi pada moralitas orang yang mengonsumsi kekayaan tersebut”.

Menutup pemaparan tersebut, Irnasya kembali menegaskan pentingnya upaya yang dilakukan secara simultan untuk memperbaiki sistem perlindungan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait HaKI. Ketersediaan regulasi tidak akan pernah siap tanpa adanya kesadaran dari pemerintah maupun masyarakat. Pernyataan ini disetujui oleh Nina dengan diikuti ajakan kepada para kreator untuk berperan aktif melindungi karya yang telah dibuat.