Di Balik Konten Hewan Menggemaskan: Faktor Pendorong Maraknya Konten Kekejaman Terhadap Hewan di Media Sosial dan Cara Mengatasinya

Mei 30, 2022 10:16 pm || By

Penulis: Febe Sarah
Editor: Amelinda Pandu Kusumaningtyas

Jika Anda adalah pengguna aktif media sosial, kemungkinan besar Anda pernah melihat video hewan yang diselamatkan dari predator atau monyet yang bertingkah laku seperti manusia. Video-video ini mungkin terlihat lucu, menghibur, dan bahkan inspiratif. Sayangnya, banyak sekali hewan yang dilukai dan disiksa untuk konten-konten tersebut. Menurut laporan Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC), terdapat 5480 video kekejaman terhadap hewan dan 5.347.809.262 views di Youtube, Facebook, dan Tiktok dari Juli 2020 – Agustus 2021.[i] Laporan tersebut juga menemukan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak memproduksi dan mengunggah konten kekejaman hewan.[ii] Salah satu konten kekejaman terhadap hewan yang paling umum di Indonesia adalah monkey hate atau kebencian terhadap monyet, seperti konten menyiksa atau meracuni monyet.[iii] Dengan melihat fenomena yang berkembang ini, tersirat bahwa maraknya konten kekejaman terhadap hewan dipengaruhi oleh potensi keuntungan yang diterima pembuat konten, lemahnya penegakan kebijakan terhadap pembuat konten oleh platform media sosial dan penegak hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif konten kekejaman terhadap hewan.

Pembuatan konten adalah cara yang kontemporer untuk mendapatkan penghasilan akibat meningkatnya penggunaan media sosial di masyarakat dengan budaya digital yang berkembang. Pada saat yang sama, persaingan untuk membuat konten unik menjadi semakin ketat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya konten kekejaman terhadap hewan, di mana hewan dieksploitasi untuk keuntungan manusia. Untuk mendefinisikan konten kekejaman terhadap hewan secara komprehensif, para anggota SMACC menetapkan empat kategori kekejaman terhadap hewan, dari kekejaman yang ambigu dan tidak disengaja hingga kekejaman yang jelas dan disengaja.

Sumber: SMACC Report, Asia for Animals Coalition (2021).

Faktor-faktor apa yang mendorong munculnya konten kekejaman terhadap hewan?

Salah satu faktor krusial yang mendorong munculnya konten kekejaman adalah potensi keuntungan yang diperoleh oleh pembuat konten dan platform. Investigasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh sebuah organisasi nirlaba bernama Lady Freethinker menunjukkan bahwa pembuat konten meraup untung hingga $15 juta dan Youtube mendapatkan $12 juta hanya dari iklan yang ditampilkan untuk video dengan lebih dari 100.000 views.[iv] Banyaknya pengguna media sosial yang tertarik dengan konten-konten tersebut, termasuk konten kekejaman yang jelas dan disengaja, terlihat dari komentar para followers atau subscribers yang menyuruh pembuat video untuk membuat hewan dalam video lebih menderita.[v] Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semakin banyak orang yang tertarik untuk membuat konten semacam itu, meskipun mereka mengetahui bahwa konten tersebut dapat melanggar kebijakan atau undang-undang yang ada.

Kedua, penegakan kebijakan yang lemah berkontribusi terhadap fenomena ini. Beberapa platform (Youtube, Tiktok, Facebook) telah melarang konten kekejaman terhadap hewan dalam kebijakan mereka. Misalnya, Kebijakan Terkait Konten Kekerasan Youtube menetapkan bahwa pembuat konten tidak boleh mengunggah konten penyiksaan hewan, yang merupakan konten yang mendorong perkelahian hewan, video penyelamatan yang direkayasa, penyiksaan hewan, dan lain-lain.[vi] Namun, ketika para peneliti dalam Laporan SMACC melaporkan 60 video penyiksaan hewan ke Youtube, Youtube hanya menghapus dua video.[vii] Sisanya diabaikan, meskipun secara jelas menunjukkan penyiksaan terhadap hewan. Hal tesebut menunjukkan kurangnya upaya Youtube untuk menegakkan para pembuat konten kekejaman terhadap hewan secara serius.

Terlebih lagi, di Indonesia sendiri, kekejaman terhadap hewan dikriminalisasi, artinya penegak hukum dapat menangkap dan menghukum pembuat konten kekejaman terhadap hewan. Pasal 302 KUHP mengkriminalisasi orang yang dengan sengaja menyakiti hewan tanpa tujuan yang patut dan dengan sengaja tidak menyediakan makanan yang diperlukan hewan yang dipeliharanya. KUHP juga melarang eksploitasi hewan dalam Pasal 540, termasuk larangan untuk membuat hewan bekerja dalam kondisi yang menyakiti atau menyiksa hewan tersebut. Namun, hukuman maksimal untuk kejahatan ini tidak signifikan, hanya tiga bulan penjara atau denda 300.000 rupiah (Pasal 302), delapan hari kurungan, dan denda 50.000 rupiah (Pasal 540).[viii] Selain itu, Pasal 66 (2) c UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur bahwa hewan yang dipelihara atau dipelihara oleh seseorang harus bebas dari rasa lapar dan haus, pelecehan, ketakutan, dan stres.[ix]

Namun dalam praktiknya, pasal-pasal tersebut jarang dimanfaatkan oleh polisi.[x] Akan tetapi, terdapat kisah sukses baru-baru ini pada tahun 2021, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menemukan pembuat konten penyiksaan monyet di Youtube bernama “Abang Satwa” bersalah karena melanggar Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, pembuat konten tersebut hanya dihukum lima belas hari penjara dan denda 402.000 rupiah. Hukuman tersebut sangat rendah dan tidak menimbulkan efek jera, apalagi dibandingkan dengan keuntungan yang ia dapat dari konten tersebut.

Selain itu, faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif konten kekejaman terhadap hewan. Mengingat bahwa beberapa konten kekejaman terhadap hewan adalah tersirat, misalnya, video orangutan sebagai hewan peliharaan ketika mereka seharusnya di alam liar, penonton mungkin kesulitan memahami bahayanya. Namun, konten tersebut dapat memengaruhi penonton untuk melakukan tindakan berbahaya, seperti membeli hewan liar untuk kesenangan pribadi, menjual, atau mengeksploitasinya. Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan meningkatnya kontribusi masyarakat dalam merusak keanekaragaman hayati bumi karena semakin banyak hewan, termasuk hewan liar yang terancam punah, yang dirugikan dan dibunuh.

Menonton konten kekejaman terhadap hewan juga merupakan aktivitas yang berbahaya, terutama bagi anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menyaksikan kekejaman terhadap hewan lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan kekejaman terhadap hewan.[xi] Fakta ini mengkhawatirkan, terutama karena sebagian besar anak-anak saat ini adalah pengguna aktif media sosial, meningkatkan kemungkinan mereka terpapar konten kekejaman terhadap hewan.

Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan konten kekejaman terhadap hewan?

Platform-platform media sosial harus secara signifikan meningkatkan upaya mereka untuk menegakkan pembuat konten kekejaman terhadap hewan. Penegakan yang lebih baik dapat dimulai dengan melakukan beberapa cara yang disarankan oleh Asia For Animals Coalition, seperti menghentikan pembayaran kepada pembuat konten kekejaman terhadap hewan, menciptakan sistem pemantauan yang kuat untuk mendeteksi dan menghapus konten, dan memantau pembuat konten untuk mencegah mereka memposting konten serupa di kanal atau akun lain.[xii] Penegak hukum juga harus proaktif dalam menyelidiki konten kekejaman terhadap hewan, bukan hanya bergantung pada laporan publik.

Pengguna media sosial juga harus lebih paham dan mewaspadai tanda-tanda kekejaman terhadap hewan. Jika Anda melihat konten kekejaman terhadap hewan, usahakan untuk tidak menonton, berinteraksi, atau membagikan konten tersebut. Sebaiknya Anda melaporkan channel atau akun tersebut ke platform dan penegak hukum agar pembuat konten dapat diberikan sanksi oleh platform atau penegak hukum secara langsung. Terlepas dari tantangan untuk mengidentifikasi dan menghentikan setiap konten kekejaman terhadap hewan di luar sana, kita selalu dapat memulai dengan menjadi sedikit lebih kritis terhadap konten-konten yang menggunakan hewan dan bertanya apakah hewan di layar yang kita lihat harus menderita demi tawa dan hiburan singkat kita.  


[i] Asia For Animals Coalition (2021) Making Money from Misery: How Social Media Giants Profit From Animal Abuse, p. 10.

[ii] Ibid., p. 27.

[iii] Murti, A. S. (2021) Pemkot Jaksel Laporkan Seorang Youtuber ke Polisi atas Dugaan Penyiksaan Monyet. [online] Diakses di: https://www.inews.id/news/megapolitan/pemkot-jaksel-laporkan-seorang-youtuber-ke-polisi-atas-dugaan-penyiksaan-monyet (Diakses pada: 10 February 2022).

[iv] Lady Freethinker (2020) Youtube: Profiting From Animal Abuse, p. 3.

[v] Asia For Animals Coalition (2021) Making Money from Misery: How Social Media Giants Profit From Animal Abuse, p. 31.

[vi] YouTube (2022) Violent or graphic content policies. Diakses dit: https://support.google.com/youtube/answer/2802008?hl=en (Diakses pada: 8 February 2022).

[vii] Asia For Animals Coalition (2021) Making Money from Misery: How Social Media Giants Profit From Animal Abuse, p. 42.

[viii] The Indonesian Criminal Code.

[ix] Act 18 of 2009 on Husbandry and Animal Health.

[x] ABC (2021) Ribuan Konten Penyiksaan Binatang di Media Sosial yang ‘Meraih Keuntungan’ Berasal dari Indonesia. [online] Diakses di: https://www.tempo.co/abc/6950/ribuan-konten-penyiksaan-binatang-di-media-sosial-yang-meraih-keuntungan-berasal-dari-indonesia (Diakses pada: 10 February 2022).

[xi] Randour, M. Lou et al. (2021) ‘Animal Abuse as a Type of Trauma: Lessons for Human and Animal Service Professionals’, Trauma, violence & abuse, 22(2). doi: https://doi.org/10.1177/1524838019843197, p. 280.

[xii] Asia For Animals Coalition (2021) Making Money from Misery: How Social Media Giants Profit From Animal Abuse, p. 64.