Fintech Lending: Pedang Bermata Dua Dunia Keuangan Indonesia

Mei 30, 2022 10:46 pm || By

Penulis: Katya Athiyyaputri Loviana
Editor: Amelinda Pandu Kusumaningtyas

Perkembangan financial technology atau fintech telah meningkat drastis beberapa tahun belakangan di Indonesia. Banyak inovasi muncul dari berbagai aspek layanan keuangan dan salah satunya adalah kredit. Linkungan bisnis Indonesia yang didominasi oleh UMKM mendorong pertumbuhan ekosistem fintech lending, yang terjadi bersamaan dengan penggunaan produk digital yang tinggi. Selama pandemi, fintech lending menunjukkan pertumbuhan yang positif pada saat kredit bank cenderung stagnan.[1] Kemudian, pada tahun 2021, fintech lending berkontribusi sebanyak 24 persen dari keseluruhan investasi digital di Indonesia.[2] Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan secara aktif melakukan pengawasan industri ini dengan 68.414.603 jumlah peminjam per Agustus 2021 dan 103 perusahaan fintech lending berijin per Januari 2022.[3] Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi fintech lending diterima dengan baik dan banyak digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, sama dengan inovasi lain pada umumnya, fintech lending memiliki dua sisi layaknya mata pisau yang dapat berdampak positif dan negatif bagi konsumennya.

Dampak Positif dari Fintech Lending

Fintech lending mengurangi hambatan bagi yang sebelumnya tidak memiliki rekening di bank. Kemudahan akses dengan batasan yang lebih longgar dan jumlah minimum kredit yang lebih rendah memberikan kesempatan bagi UMKM dan rumah tangga berpendapatan rendah untuk mendapatkan kredit. Dari produsen bahan mentah, pihak pengolahan barang, hingga konsumen, semua dapat merasakan manfaatnya. Banyaknya perusahaan fintech lending juga menunjukkan adanya segmen pasar yang besar di Indonesia dengan melayani berbagai lapisan masyarakat. Sebagai contoh, UMKM di kota besar dapat dilayani oleh Investree, UMKM berbasis perempuan dapat dilayani oleh Amartha, dan para petani dapat dilayani oleh TaniFund.

Modal adalah kunci untuk pembentukan dan pertumbuhan bisnis, tetapi masih menjadi salah satu masalah paling umum yang dihadapi oleh UMKM.[4] Mayoritas bank mendistribusikan kredit kepada perusahaan besar karena memiliki kredibilitas yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, fintech lending memainkan peranan penting dalam memasukkan UMKM ke dalam pasar keuangan formal karena syarat yang relatif lebih sederhana. Terlebih, fintech lending menyediakan layanannya melalui pendekatan yang lebih mudah, yaitu hanya dengan menggunakan smartphone. Maka, UMKM dengan modal yang rendah dapat mengembangkan bisnisnya dengan pembiayaan yang lebih mudah didapatkan melalui fintech lending.

Selain pelaku bisnis, fintech lending juga bermanfaat bagi individu. Sebelumnya, layanan kredit bank bagi individu disediakan melalui pinjaman konsumsi atau kartu kredit dengan batasan yang relatif tinggi. Fintech lending lalu mengisi gap yang ada dengan melonggarkan persyaratan kredit tersebut. Sebagai contoh, Cicil menawarkan pinjaman pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa dan barang penunjang pendidikan individu, Shopee PayLater dan GoPayLater menawarkan kredit atas transaksi yang dilakukan dalam aplikasi mereka. Maka, individu dalam kondisi darurat dapat menerima kredit dengan lebih mudah.

Dengan banyaknya masyarakat yang akhirnya mendapatkan akses terhadap kredit, inklusi keuangan meningkat. Kondisi demikian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang turut meningkat. Fintech lending diperkirakan mampu menghasilkan Rp45 triliun kredit produktif dan Rp35 triliun Gross Value Added melalui kredit konsumsi sepanjang tahun 2018 – 2019. [5]  Terlebih, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah turut berkolaborasi dengan perusahaan fintech lending untuk memanfaatkan jangkauan konsumennya yang luas dalam rangka menstimulasi pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui pendistribusian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin dan kredit kepada UMKM.[6] Maka, dengan manfaat yang diberikan, fintech lending diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui pertumbuhannya yang masif.

Dampak Negatif dari Fintech Lending

Di samping banyaknya manfaat yang didapatkan, fintech lending juga dapat menyebabkan berbagai konsekuensi buruk. Sepanjang tahun 2018 – 2021, OJK telah memberhentikan 3.516 perusahaan fintech lending ilegal. Lebih dari itu, OJK juga telah menerima 19.711 komplain dengan 47,03 persen diantaranya disebabkan oleh pencairan pinjaman yang tidak sah dan pelanggaran privasi data.[7] Hal tersebut menempatkan konsumen yang tidak dapat membedakan perusahaan fintech lending yang legal dan ilegal dalam bahaya.

Di antara perusahaan yang sudah legal, risiko masih membayangi mereka yang tidak terliterasi dengan baik. Fintech lending secara umum cenderung memiliki suku bunga yang tinggi karena dihadapi dengan konsumen yang berisiko lebih tinggi. Perusahaan berperilaku predatory dapat memanfaatkan celah ini dan menyasar konsumen dengan literasi rendah, yang mana sebagian besar berpendapatan rendah, dengan pengenaan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, perusahaan berperilaku predatory yang sebelumnya belum memiliki izin untuk menyalurkan kredit dapat mengambil keuntungan melalui kerjasama dengan perbankan. Kerjasama tersebut memungkinkan mereka untuk menyalurkan kredit yang bersumber dari bank, bukan perusahaan itu sendiri, sehingga menyebabkan privasi data tidak terlindungi.[8] Hal tersebut berimplikasi pada masalah umum lainnya dari fintech lending, yaitu keamanan data.

Keamanan data merupakan isu yang terus ada di tengah perkembangan fintech. Cermati, salah satu perusahaan fintech, mengalami kebocoran data pada tahun 2020 yang menyebabkan sebanyak 2.9 juta dana penggunanya dijual di internet. [9] Kemudian, terdapat pula banyak kasus yang mana foto wajah, foto KTP, hingga foto diri dengan KTP seseorang digunakan oleh orang lain untuk mengajukan kredit kepada penyedia layanan fintech lending. Masalah ini masih sering terlihat hingga saat ini dan mereka yang terkena dampak berisiko mengalami konsekuensi yang parah

Selain permasalahan yang berakar dari perusahaan, konsumen juga bertanggungjawab atas penggunaan fintech lending. Literasi keuangan dan digital menjadi kunci penggunaan fintech lending yang efisien dan bertanggungjawab. Di Indonesia, mayoritas konsumen layanan fintech lending merupakan mereka yang sebelumnya kurang terlayani, seperti rumah tangga berpendapatan rendah dan perempuan. Dengan kata lain, sebagian besar adalah mereka yang tidak familiar dengan layanan keuangan.[10] Terdapat banyak kasus seperti konsumen meminjam dari satu perusahaan untuk membayar yang lain—gali lubang tutup lubang. Inovasi seperti ShopeePayLater juga meningkatkan kemudahan konsumen dalam memperoleh kredit, termasuk untuk kepentingan yang tidak bersifat darurat. Selain itu, OJK melaporkan bahwa faktor yang menyebabkan kasus pinjaman ilegal adalah ketidaksadaran akan status legalitas perusahaan dan minimnya pengetahuan mengenai fintech lending.[11] Maka dari itu, literasi keuangan dan digital sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan fintech lending yang bertanggungjawab dan mengantisipasi konsekuensi buruk dari inovasi tersebut.

Dapat dilihat bahwa fintech lending di Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh dan inovasi akan terus datang. Dengan manfaat yang diberikan, otoritas dan masyarakat harus mendukung serta memanfaatkan keberadaannya. Namun demikian, konsekuensi negatif yang ditimbulkan juga harus diawasi. Inovasi yang semakin banyak menandakan lebih banyak masalah yang diatasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah lainnya. Pemerintah harus secara teratur memperbarui peraturannya dan fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat sendiri juga harus berinisiatif untuk meningkatkan kesadarannya tehadap semua jenis inovasi fintech. Dengan demikian, dampak positif dan negatif fintech lending dapat berimbang.


[1] Habir, M., 2021. The Pandemic’s Benefits for Indonesia’s Fintech Sector. ISEAS Perspective. [online] ISEAS – Yusof Ishak Institute. Diakses di: <https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/07/ISEAS_Perspective_2021_100.pdf> [Diakses pada 10 February 2022].

[2] Market Research Indonesia, 2022. Fintech Lending Indonesia: Key Enabling Sector in 2022. [online] Marketresearchindonesia.com. Diakses di: <https://www.marketresearchindonesia.com/insight/fintech-lending-indonesia> [Diakses pada 10 February 2022].

[3] Otoritas Jasa Keungan, 2022. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022. [online] Ojk.go.id. Diakses di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx> [Diakses pada 10 February 2022].

[4] World Bank, n.d. Improving SMEs’ access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital. [online] worldbank.org. Diakses di: <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance> [Diakses pada 10 February 2022].

[5] PwC, 2019. Indonesia’s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion. PwC Indonesia – Fintech Series. [online] PwC. Diakses di: <https://www.pwc.com/id/en/industry-sectors/financial-services/fintech-lending.html> [Diakses pada 10 February 2022].

[6] Sugandi, E., 2021. The COVID-19 Pandemic and Indonesia’s Fintech Markets. ADBI Working Paper Series 1281, [online] Diakses di: <https://www.adb.org/publications/covid-19-pandemic-indonesia-fintech-markets> [Diakses pada 10 February 2022].

[7] Otoritas Jasa Keuangan, 2021. Perkembangan Industri Fintech Peer-to-Peer Lending. [image] Diakses di: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal/OJK%20BERSAMA%20KEMENTERIAN%20ATAU%20LEMBAGA%20TERKAIT%20BERKOMITMEN%20BERANTAS%20PINJOL%20ILEGAL.pdf> [Diakses pada 10 February 2022].

[8] Minhas, S., Emamian, M., Siegmund, L. and Rose, N., 2021. Stopping Predatory Fintech Lending | The Regulatory Review. [online] The Regulatory Review. Diakses di: <https://www.theregreview.org/2021/01/14/minhas-stopping-predatory-fintech-lending/> [Diakses pada 10 February 2022].

[9] Florene, U., 2020. Indonesian fintech Cermati reports data breach, 2.9 million users affected | KrASIA. [online] KrASIA. Diakses di: <https://kr-asia.com/indonesian-fintech-cermati-reports-data-breach-2-9-million-users-affected> [Diakses pada 10 February 2022].

[10] Otoritas Jasa Keuangan, 2020. Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024.

[11] Ibid

Penulis: Katya Athiyyaputri Loviana
Editor: Amelinda Pandu Kusumaningtyas

Perkembangan financial technology atau fintech telah meningkat drastis beberapa tahun belakangan di Indonesia. Banyak inovasi muncul dari berbagai aspek layanan keuangan dan salah satunya adalah kredit. Linkungan bisnis Indonesia yang didominasi oleh UMKM mendorong pertumbuhan ekosistem fintech lending, yang terjadi bersamaan dengan penggunaan produk digital yang tinggi. Selama pandemi, fintech lending menunjukkan pertumbuhan yang positif pada saat kredit bank cenderung stagnan.[1] Kemudian, pada tahun 2021, fintech lending berkontribusi sebanyak 24 persen dari keseluruhan investasi digital di Indonesia.[2] Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan secara aktif melakukan pengawasan industri ini dengan 68.414.603 jumlah peminjam per Agustus 2021 dan 103 perusahaan fintech lending berijin per Januari 2022.[3] Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi fintech lending diterima dengan baik dan banyak digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, sama dengan inovasi lain pada umumnya, fintech lending memiliki dua sisi layaknya mata pisau yang dapat berdampak positif dan negatif bagi konsumennya.

Dampak Positif dari Fintech Lending

Fintech lending mengurangi hambatan bagi yang sebelumnya tidak memiliki rekening di bank. Kemudahan akses dengan batasan yang lebih longgar dan jumlah minimum kredit yang lebih rendah memberikan kesempatan bagi UMKM dan rumah tangga berpendapatan rendah untuk mendapatkan kredit. Dari produsen bahan mentah, pihak pengolahan barang, hingga konsumen, semua dapat merasakan manfaatnya. Banyaknya perusahaan fintech lending juga menunjukkan adanya segmen pasar yang besar di Indonesia dengan melayani berbagai lapisan masyarakat. Sebagai contoh, UMKM di kota besar dapat dilayani oleh Investree, UMKM berbasis perempuan dapat dilayani oleh Amartha, dan para petani dapat dilayani oleh TaniFund.

Modal adalah kunci untuk pembentukan dan pertumbuhan bisnis, tetapi masih menjadi salah satu masalah paling umum yang dihadapi oleh UMKM.[4] Mayoritas bank mendistribusikan kredit kepada perusahaan besar karena memiliki kredibilitas yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, fintech lending memainkan peranan penting dalam memasukkan UMKM ke dalam pasar keuangan formal karena syarat yang relatif lebih sederhana. Terlebih, fintech lending menyediakan layanannya melalui pendekatan yang lebih mudah, yaitu hanya dengan menggunakan smartphone. Maka, UMKM dengan modal yang rendah dapat mengembangkan bisnisnya dengan pembiayaan yang lebih mudah didapatkan melalui fintech lending.

Selain pelaku bisnis, fintech lending juga bermanfaat bagi individu. Sebelumnya, layanan kredit bank bagi individu disediakan melalui pinjaman konsumsi atau kartu kredit dengan batasan yang relatif tinggi. Fintech lending lalu mengisi gap yang ada dengan melonggarkan persyaratan kredit tersebut. Sebagai contoh, Cicil menawarkan pinjaman pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa dan barang penunjang pendidikan individu, Shopee PayLater dan GoPayLater menawarkan kredit atas transaksi yang dilakukan dalam aplikasi mereka. Maka, individu dalam kondisi darurat dapat menerima kredit dengan lebih mudah.

Dengan banyaknya masyarakat yang akhirnya mendapatkan akses terhadap kredit, inklusi keuangan meningkat. Kondisi demikian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang turut meningkat. Fintech lending diperkirakan mampu menghasilkan Rp45 triliun kredit produktif dan Rp35 triliun Gross Value Added melalui kredit konsumsi sepanjang tahun 2018 – 2019. [5]  Terlebih, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah turut berkolaborasi dengan perusahaan fintech lending untuk memanfaatkan jangkauan konsumennya yang luas dalam rangka menstimulasi pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui pendistribusian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin dan kredit kepada UMKM.[6] Maka, dengan manfaat yang diberikan, fintech lending diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui pertumbuhannya yang masif.

Dampak Negatif dari Fintech Lending

Di samping banyaknya manfaat yang didapatkan, fintech lending juga dapat menyebabkan berbagai konsekuensi buruk. Sepanjang tahun 2018 – 2021, OJK telah memberhentikan 3.516 perusahaan fintech lending ilegal. Lebih dari itu, OJK juga telah menerima 19.711 komplain dengan 47,03 persen diantaranya disebabkan oleh pencairan pinjaman yang tidak sah dan pelanggaran privasi data.[7] Hal tersebut menempatkan konsumen yang tidak dapat membedakan perusahaan fintech lending yang legal dan ilegal dalam bahaya.

Di antara perusahaan yang sudah legal, risiko masih membayangi mereka yang tidak terliterasi dengan baik. Fintech lending secara umum cenderung memiliki suku bunga yang tinggi karena dihadapi dengan konsumen yang berisiko lebih tinggi. Perusahaan berperilaku predatory dapat memanfaatkan celah ini dan menyasar konsumen dengan literasi rendah, yang mana sebagian besar berpendapatan rendah, dengan pengenaan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, perusahaan berperilaku predatory yang sebelumnya belum memiliki izin untuk menyalurkan kredit dapat mengambil keuntungan melalui kerjasama dengan perbankan. Kerjasama tersebut memungkinkan mereka untuk menyalurkan kredit yang bersumber dari bank, bukan perusahaan itu sendiri, sehingga menyebabkan privasi data tidak terlindungi.[8] Hal tersebut berimplikasi pada masalah umum lainnya dari fintech lending, yaitu keamanan data.

Keamanan data merupakan isu yang terus ada di tengah perkembangan fintech. Cermati, salah satu perusahaan fintech, mengalami kebocoran data pada tahun 2020 yang menyebabkan sebanyak 2.9 juta dana penggunanya dijual di internet. [9] Kemudian, terdapat pula banyak kasus yang mana foto wajah, foto KTP, hingga foto diri dengan KTP seseorang digunakan oleh orang lain untuk mengajukan kredit kepada penyedia layanan fintech lending. Masalah ini masih sering terlihat hingga saat ini dan mereka yang terkena dampak berisiko mengalami konsekuensi yang parah

Selain permasalahan yang berakar dari perusahaan, konsumen juga bertanggungjawab atas penggunaan fintech lending. Literasi keuangan dan digital menjadi kunci penggunaan fintech lending yang efisien dan bertanggungjawab. Di Indonesia, mayoritas konsumen layanan fintech lending merupakan mereka yang sebelumnya kurang terlayani, seperti rumah tangga berpendapatan rendah dan perempuan. Dengan kata lain, sebagian besar adalah mereka yang tidak familiar dengan layanan keuangan.[10] Terdapat banyak kasus seperti konsumen meminjam dari satu perusahaan untuk membayar yang lain—gali lubang tutup lubang. Inovasi seperti ShopeePayLater juga meningkatkan kemudahan konsumen dalam memperoleh kredit, termasuk untuk kepentingan yang tidak bersifat darurat. Selain itu, OJK melaporkan bahwa faktor yang menyebabkan kasus pinjaman ilegal adalah ketidaksadaran akan status legalitas perusahaan dan minimnya pengetahuan mengenai fintech lending.[11] Maka dari itu, literasi keuangan dan digital sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan fintech lending yang bertanggungjawab dan mengantisipasi konsekuensi buruk dari inovasi tersebut.

Dapat dilihat bahwa fintech lending di Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh dan inovasi akan terus datang. Dengan manfaat yang diberikan, otoritas dan masyarakat harus mendukung serta memanfaatkan keberadaannya. Namun demikian, konsekuensi negatif yang ditimbulkan juga harus diawasi. Inovasi yang semakin banyak menandakan lebih banyak masalah yang diatasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah lainnya. Pemerintah harus secara teratur memperbarui peraturannya dan fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat sendiri juga harus berinisiatif untuk meningkatkan kesadarannya tehadap semua jenis inovasi fintech. Dengan demikian, dampak positif dan negatif fintech lending dapat berimbang.


[1] Habir, M., 2021. The Pandemic’s Benefits for Indonesia’s Fintech Sector. ISEAS Perspective. [online] ISEAS – Yusof Ishak Institute. Diakses di: <https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/07/ISEAS_Perspective_2021_100.pdf> [Diakses pada 10 February 2022].

[2] Market Research Indonesia, 2022. Fintech Lending Indonesia: Key Enabling Sector in 2022. [online] Marketresearchindonesia.com. Diakses di: <https://www.marketresearchindonesia.com/insight/fintech-lending-indonesia> [Diakses pada 10 February 2022].

[3] Otoritas Jasa Keungan, 2022. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022. [online] Ojk.go.id. Diakses di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx> [Diakses pada 10 February 2022].

[4] World Bank, n.d. Improving SMEs’ access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital. [online] worldbank.org. Diakses di: <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance> [Diakses pada 10 February 2022].

[5] PwC, 2019. Indonesia’s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion. PwC Indonesia – Fintech Series. [online] PwC. Diakses di: <https://www.pwc.com/id/en/industry-sectors/financial-services/fintech-lending.html> [Diakses pada 10 February 2022].

[6] Sugandi, E., 2021. The COVID-19 Pandemic and Indonesia’s Fintech Markets. ADBI Working Paper Series 1281, [online] Diakses di: <https://www.adb.org/publications/covid-19-pandemic-indonesia-fintech-markets> [Diakses pada 10 February 2022].

[7] Otoritas Jasa Keuangan, 2021. Perkembangan Industri Fintech Peer-to-Peer Lending. [image] Diakses di: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal/OJK%20BERSAMA%20KEMENTERIAN%20ATAU%20LEMBAGA%20TERKAIT%20BERKOMITMEN%20BERANTAS%20PINJOL%20ILEGAL.pdf> [Diakses pada 10 February 2022].

[8] Minhas, S., Emamian, M., Siegmund, L. and Rose, N., 2021. Stopping Predatory Fintech Lending | The Regulatory Review. [online] The Regulatory Review. Diakses di: <https://www.theregreview.org/2021/01/14/minhas-stopping-predatory-fintech-lending/> [Diakses pada 10 February 2022].

[9] Florene, U., 2020. Indonesian fintech Cermati reports data breach, 2.9 million users affected | KrASIA. [online] KrASIA. Diakses di: <https://kr-asia.com/indonesian-fintech-cermati-reports-data-breach-2-9-million-users-affected> [Diakses pada 10 February 2022].

[10] Otoritas Jasa Keuangan, 2020. Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024.

[11] Ibid