[SIARAN PERS] Di Balik Layar Aplikasi: Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig? | DigiTalk #51 x Fairwork Foundation

Agustus 8, 2022 12:59 pm || By

Transformasi layanan konsumen yang dilakukan perusahaan teknologi, membuka kesempatan kerja baru untuk para pekerja gig. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan berkaitan dengan kesejahteraan pekerja gig. CfDS bersama Fairwork Foundation mencoba mendiskusikan hal ini dalam DigiTalk #51 “Di Balik Layar Aplikasi: Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig?”. Mengundang tiga pembicara ahli di bidangnya, yaitu Arif Novianto (Peneliti Institute of Governance and Public Affairs), Yoel Krisnanda Sumitro (SVP, Head of Product Design tiket.com), dan Ruth Tarullyna Simanjuntak (Peneliti CfDS dan Fairwork Indonesia). DigiTalk #51 terselenggara berkat dukungan dari Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammernarbeit. Tayangan keseruan diskusi dapat disaksikan kembali melalui Channel Youtube CfDS (https://youtu.be/nu5bqcmH-jE).

Meninjau Kondisi Ekonomi Gig di Indonesia

Arif Novianto menyampaikan perbedaan pekerja ekonomi gig dengan pekerja ekonomi konvensional adalah terletak dari standar penghitungan upah atau gaji yang diterima. Jika dalam ekonomi konvensional seorang pekerja akan dibayar berdasarkan jumlah waktu kerjanya,  dalam ekonomi gig, seorang pekerja akan dibayar berdasarkan jumlah jasa yang telah diberikan atau barang yang dihasilkannya. Pada perkembangannya sistem ekonomi gig sempat ditinggalkan oleh perusahaan karena dianggap tidak efektif dan efisien dalam mengontrol pekerjanya. Namun dewasa ini, sistem ekonomi gig kembali banyak diimplementasikan oleh perusahaan yang menganut digitalisasi teknologi. 

Pengimplementasian sistem pekerja gig sendiri menurut Arif memunculkan kerentanan dari segi pendapatan yang diterima. Sistem gaji atau upah yang diterima oleh pekerja kontrak independen sebuah perusahaan, disesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang berhasil dikerjakannya saja. Sehingga hal ini membuat adanya ketidak konsistenan jumlah pendapatan layak yang diterima pekerja setiap hari atau bulannya. 

“Selain itu, kerentanan pendapatan yang diterima pekerja gig juga dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku di Indonesia. Karena kebijakan tarif pada platform ojek online ditentukan oleh mekanisme pasar, perusahaan berlomba menciptakan tarif terendah karena persaingan, bukan tarif yang dikatakan bisa menguntungkan mitra pekerjanya” ujar Arif. 

Aspek yang Perlu Mendapat Perhatian

Permasalahan serius dari pelaksanaan ekonomi gig adalah dari aspek klasifikasi, jaminan jam kerja, pendapatan, perlindungan sosial, dan lainnya yang memerlukan regulasi untuk melindungi para pekerja agar tingkat kesejahteraannya tidak ikut menurun akibat kebijakan persaingan antar perusahaan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Yoel Sumitro menyampaikan ada empat pemain yang memegang kunci dalam implementasi sistem ekonomi gig, yaitu perusahaan platform, mitra dan konsumen, pemerintah, dan pihak lainnya. Adanya penekanan yang disampaikan oleh Yoel, sebagaimana dari sisi perusahaan platform perlu untuk menyadari bahwa penerapan ekonomi gig ini tidak sejajar. Bahwa akan ada pihak yang lebih rentan dari pihak lainnya, sehingga dari pihak perusahaan perlu untuk mengubah mindset dengan membuat kesejajaran dan keberimbangan dapat terjadi. 

“Pemerintah kita masih tidak terlalu peduli dengan ekonomi gig ini. Mereka masih cenderung mendewakan investasi, jadinya nggak peduli. Dibandingkan dengan pemerintah Western Europe yang lebih care dan mereka mencoba untuk ikut terlibat mengambil bagian,” ujar Yoel. 

Upaya untuk Mendukung Kesejahteraan Pekerja Gig

Ruth Simanjuntak sepemikiran terkait bagaimana regulasi di Indonesia belum mendukung sepenuhnya kesejahteraan bagi para pekerja ekonomi gig ini. Dari riset yang dilakukan CfDS bersama Fairwork Foundation menemukan bahwa ada ketimpangan yang terjadi dan dialami oleh pekerja gig. Ada lima penilaian atau prinsip yang bisa dilihat oleh konsumen atau pengguna berkaitan dengan penunjang kesejahteraan pekerja. Prinsip tersebut berkaitan dengan pembayaran, kondisi, kontrak, manajemen perusahaan, dan representasi yang layak. 

Konsep ekonomi gig yang diterapkan perusahaan menciptakan status pekerja yang tidak lagi menjadi karyawan tetap namun dikategorikan sebagai mitra perusahaan. Perusahaan platform bertindak untuk menyesuaikan batasan dan ketimpangan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam relasi layanan. Upaya-upaya untuk menciptakan sustainable working bisa diwujudkan setiap orang. Para pekerja gig tetap bisa mendapatkan manfaat utama dalam konsep ekonomi gig, tanpa kehilangan kehidupan yang layak. 

Selain dari pihak perusahaan, konsumen yang menggunakan jasa layanan pekerja gig bisa turut serta mendukung kesejahteraan para pekerja. Ruth menyampaikan salah satu caranya adalah dengan konsumen bisa memilih menggunakan platform yang paling mendukung kesejahteraan pekerjanya. 

“Kadang kembali lagi, banyak konsumen yang menyalahkan pekerja atas ketidakpuasannya terhadap layanan. Sehingga pekerja mendapat rating satu, yang berdampak pada performa harian pekerja, dan berdampak pada pendapatannya. Oleh karenanya perlu untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menggunakan platform dan lebih peduli pada pekerja,” imbuh Ruth.